Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 76. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 751
Link Soal
Penerapan paham konstitusionalisme di Indonesia tercermin dari peran pemerintah dalam urusan keagamaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam implementasinya, ketentuan ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk ....
A
Bebas mengatur ajaran agama lain yang berbeda
B
Menciptakan agama baru sesuai dengan kehendak sendiri
C
Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
D
Mendiskriminasi agama lain yang dianggap bertentangan dengan kepercayaannya
E
Mendirikan tempat ibadah di mana saja tanpa memerlukan izin
NO. 752
Link Soal
Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik Nasional, regional, maupun global merupakan pengertian dari
A
Wawasan Nusantara
B
Wawasan Nasional
C
Ketahanan Nasional
D
Pembangunan Nasional
E
Wawasan Kenegaraan
NO. 753
Link Soal
Dalam menghadapi era disrupsi digital yang seringkali memicu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan narasi yang mengancam persatuan bangsa, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga Pilar Negara. Jika seorang ASN mendapati sebuah grup daring atau platform media sosial secara sistematis menyebarkan konten yang mendistorsi nilai-nilai Pancasila, merendahkan konstitusi UUD 1945, melemahkan semangat NKRI, dan menggerus semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tindakan paling strategis dan tepat yang harus diambil ASN tersebut adalah...
A
Melaporkan konten dan akun terkait kepada pihak berwenang sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta secara proaktif menyebarkan informasi positif dan edukasi tentang literasi digital serta esensi Pilar Negara kepada masyarakat.
B
Mengabaikan konten tersebut karena menganggap bahwa masyarakat memiliki kebebasan berekspresi dan kemampuan untuk menyaring informasi sendiri tanpa intervensi.
C
Membuat dan menyebarkan konten balasan yang menyerang balik penyebar hoaks dengan argumen yang kuat, bahkan jika harus menggunakan gaya bahasa yang provokatif.
D
Mengorganisir petisi daring besar-besaran dan menuntut pemerintah untuk segera memblokir total akses ke platform media sosial yang menjadi sarana penyebaran konten tersebut.
E
Menunggu instruksi resmi dari pimpinan tertinggi instansinya sebelum mengambil tindakan apapun, agar tidak melangkahi wewenang atau membuat kesalahan prosedur.
NO. 754
Link Soal
MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu. Aturan ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1
B
Pasal 3
C
Pasal 7A
D
Pasal 8
E
Pasal 11
NO. 755
Link Soal
Siapakah tokoh yang memberikan judul 'Lahirnya Pancasila' pada pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang awalnya disampaikan tanpa judul?
A
Ir. Soekarno
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Sutan Syahrir
D
Moh. Hatta
E
Tan Malaka
NO. 756
Link Soal
Menurut Pasal 3 UUD Negara RI Tahun 1945 setelah amandemen, salah satu kewenangan utama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara adalah ...
A
Mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
B
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
C
Memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.
D
Membubarkan partai politik.
E
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
NO. 757
Link Soal
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Bagaimana prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mempengaruhi struktur pemerintahan di tingkat daerah?
A
Pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat undang-undang sendiri yang tidak harus sejalan dengan konstitusi nasional.
C
Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal, namun tetap harus patuh pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Daerah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan arah dan kebijakan nasional.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tingkatan kekuasaan yang setara tanpa adanya hierarki.
NO. 758
Link Soal
Amandemen kedua UUD 1945 banyak menyempurnakan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintahan Daerah, dan Wilayah Negara. Amandemen kedua ini disahkan pada tanggal...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
10 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
17 Agustus 2000
NO. 759
Link Soal
Suatu negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian, di mana terdapat satu pemerintah pusat (federal) yang mengendalikan kedaulatan luar negeri, disebut...
A
Negara Kesatuan
B
Negara Federasi
C
Negara Koloni
D
Negara Mandat
E
Negara Dominion
NO. 760
Link Soal
Pemerintah berupaya mewujudkan akses kesehatan dan pendidikan yang merata hingga ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Kebijakan ini merupakan implementasi nyata dari Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 yang ke...
A
Pertama (Persatuan)
B
Kedua (Keadilan Sosial)
C
Ketiga (Kedaulatan Rakyat)
D
Keempat (Ketuhanan dan Kemanusiaan)
E
Kelima (Internasionalisme)