Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 77. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 761
Link Soal
Di Kota Bahari Sentosa, sebuah organisasi kemasyarakatan bernama 'Perkumpulan Warga Adil Sejahtera' (PWAS) semakin gencar menyuarakan penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah bagi komunitas minoritas di wilayah mereka. PWAS beralasan bahwa keberadaan rumah ibadah tersebut dapat mengganggu 'harmoni lokal' dan 'kemurnian nilai-nilai' yang mereka yakini. Mereka bahkan mulai melakukan intimidasi kecil-kecilan terhadap warga dari komunitas minoritas yang berencana untuk beribadah di tempat sementara. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga minoritas dan juga perhatian dari pemerintah daerah. Tindakan PWAS tersebut secara nyata berpotensi melanggar salah satu pilar negara Indonesia. Dari sudut pandang **ideologi negara**, pilar negara manakah yang paling fundamental terancam oleh narasi dan tindakan PWAS di atas?
A
Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia, yang nilai-nilainya secara fundamental dicederai oleh tindakan diskriminatif tersebut.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tindakan tersebut secara eksplisit melanggar pasal 28E ayat (1) dan (2) serta pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena tindakan intoleransi dan diskriminasi dapat mengancam integritas sosial dan memecah belah persatuan bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena semboyan ini mengajarkan persatuan dalam perbedaan yang harus dijunjung tinggi, dan tindakan PWAS secara terang-benderang menolak prinsip keberagaman tersebut.
E
Semangat gotong royong, yang merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia, karena tindakan tersebut memecah belah persatuan dan kerukunan.
NO. 762
Link Soal
Tokoh yang berperan penting dalam merancang, merencanakan, dan merumuskan gambar visual Burung Garuda hingga disetujui sebagai lambang negara adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Sultan Hamid II
C
Mohammad Hatta
D
Mohammad Natsir
E
Mr. Priyono
NO. 763
Link Soal
Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada ....
A
17 Agustus 1945
B
17 Agustus 1946
C
17 Agustus 1947
D
17 Agustus 1948
E
17 Agustus 1949
NO. 764
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan, fungsi negara yang berkaitan dengan kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai wujud kedaulatan rakyat disebut fungsi...
A
Eksekutif
B
Legislatif
C
Auditif
D
Yudikatif
E
Konstitutif
NO. 765
Link Soal
Aturan yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat, batas kekuasaan dan keadilan, hak dan kewajiban penduduk dalam negara, serta bersifat mengatur dan memaksa jika dilanggar, disebut norma....
A
Hukum
B
Agama
C
Filsafat
D
Kesusilaan
E
Adat
NO. 766
Link Soal
Berbeda dengan grasi, pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden harus didasarkan pada pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Dalam Negeri
NO. 767
Link Soal
Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 mencerminkan suasana kebatinan dari konstitusi negara. Berikut ini yang merupakan pokok pikiran tersebut adalah...
A
Negara memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa berdasarkan asas persatuan
B
Negara berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat secara menyeluruh
C
Negara menganut paham kedaulatan rakyat melalui sistem permusyawaratan
D
Negara berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab
E
Semua jawaban di atas benar
NO. 768
Link Soal
Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, syarat kuorum kehadiran anggota MPR untuk dapat melaksanakan sidang perubahan pasal-pasal UUD adalah sekurang-kurangnya...
A
1/2 dari jumlah anggota
B
3/4 dari jumlah anggota
C
3/5 dari jumlah anggota
D
2/3 dari jumlah anggota
E
4/5 dari jumlah anggota
NO. 769
Link Soal
Ketentuan mengenai Agama di dalam konstitusi negara Indonesia dituangkan dalam UUD 1945 pada...
A
Bab X
B
Bab XA
C
Bab XI
D
Bab XII
E
Bab XIII
NO. 770
Link Soal
Anggota DPR memiliki wewenang dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kewenangan atau hak ini dikenal dengan istilah...
A
Hak Petisi
B
Hak Angket
C
Hak Budget
D
Hak Interpelasi
E
Hak Imunitas