Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 77. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 761
Link Soal
Pancasila digali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam sejarah, peradaban, agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Pengertian ini menempatkan asal mula Pancasila secara...
A
Formal
B
Material
C
Yuridis
D
Politis
E
Ideologis
NO. 762
Link Soal
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi.
Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
NO. 763
Link Soal
Dalam rangkaian sidang BPUPKI, terdapat tiga tokoh utama yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Tokoh yang mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan usulannya pada tanggal 29 Mei 1945 adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Drs. Moh. Hatta
D
H. Agus Salim
E
Mr. Muh. Yamin
NO. 764
Link Soal
Berdasarkan TAP MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, definisi Wawasan Nusantara adalah...
A
Ajaran yang mewajibkan seluruh rakyat untuk membela negara secara militer.
B
Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi tujuan nasional.
C
Pandangan hidup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.
D
Sikap bangsa Indonesia untuk menolak segala bentuk campur tangan asing.
E
Ketentuan dasar yang harus dipatuhi untuk menyeragamkan budaya daerah.
NO. 765
Link Soal
Kebebasan beragama yang dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memiliki makna substantif bahwa...
A
Setiap orang bebas membentuk aliran kepercayaan baru tanpa aturan
B
Kebebasan tersebut berakar pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
C
Masyarakat bebas untuk tidak mempercayai adanya Tuhan
D
Pemerintah boleh mengintervensi tata cara ibadah seseorang
E
Setiap warga boleh berganti-ganti agama setiap hari demi kenyamanan
NO. 766
Link Soal
Pada tanggal 22 Juni 1945, naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 berhasil disepakati. Tokoh Muhammad Yamin menyebut naskah ini dengan nama...
A
Mukaddimah
B
Pembukaan
C
Lahirnya Pancasila
D
Piagam Jakarta
E
Gentlemen's Agreement
NO. 767
Link Soal
Negara X menerapkan aturan bahwa siapapun yang lahir di wilayahnya akan otomatis menjadi warga negaranya, namun Negara Y menerapkan aturan berdasarkan asal usul orang tua. Jika kita berbicara tentang asas Ius Sanguinis, maka fokus utamanya adalah...
A
Tempat kelahiran seseorang
B
Pertalian darah atau keturunan
C
Status pernikahan orang tua
D
Permohonan kepada menteri kehakiman
E
Lama menetap di suatu negara
NO. 768
Link Soal
Bapak Rizal adalah Kepala Seksi Pelayanan Terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Harmoni. Ia sedang memimpin timnya untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih efektif dan inklusif. Dalam proses diskusi, muncul perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota tim. Sebagian mengusulkan efisiensi layanan harus menjadi prioritas utama dengan menerapkan sistem online sepenuhnya, yang mungkin menyulitkan warga di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Sementara itu, anggota tim lain bersikeras bahwa aksesibilitas bagi seluruh warga, termasuk yang di daerah terpencil atau kurang melek teknologi, adalah kunci, meskipun berpotensi memperlambat proses secara keseluruhan karena harus mempertahankan layanan manual. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan di antara anggota tim dan dikhawatirkan mengganggu persatuan dalam tim. Bagaimana seharusnya Bapak Rizal menyikapi situasi ini sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pilar Negara dalam lingkungan kerja ASN?
A
Mengadakan musyawarah untuk mencari solusi kompromi yang mengintegrasikan efisiensi digital dengan tetap menyediakan opsi layanan luring/manual yang mudah diakses, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan persatuan.
B
Memutuskan untuk mengadopsi sistem online sepenuhnya demi efisiensi, dengan alasan bahwa adaptasi teknologi adalah keharusan dan mayoritas masyarakat sudah mampu menggunakan internet.
C
Mengikuti saran untuk mempertahankan layanan manual secara dominan agar semua warga terlayani, meskipun tahu akan ada keluhan dari masyarakat yang menginginkan kecepatan layanan digital.
D
Menyerahkan keputusan akhir kepada kepala dinas tanpa memberikan rekomendasi, karena perbedaan pendapat tim terlalu sulit untuk disatukan.
E
Membiarkan setiap anggota tim menyusun draf SOP sesuai pandangannya masing-masing, kemudian memilih salah satu yang paling efisien, tanpa musyawarah lebih lanjut.
NO. 769
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk mewujudkan 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Implementasi nyata dari tujuan ini adalah...
A
Pemerintah menjamin kebebasan berpendapat seluas-luasnya
B
Negara berkewajiban menciptakan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan
C
Setiap warga negara wajib mengikuti wajib militer
D
Pemerintah fokus pada pembangunan di pulau Jawa saja
E
Negara memberikan hak istimewa kepada golongan mayoritas
NO. 770
Link Soal
Berikut ini adalah prinsip-prinsip demokrasi ekonomi untuk mencapai keadilan sosial sesuai UUD 1945, KECUALI...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
B
Negara dan aparaturnya bersifat dominan dan menerapkan etatisme
C
Cabang produksi penting bagi negara dikuasai oleh negara
D
Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat
E
Perekonomian dikembangkan dengan prinsip kebersamaan dan berkeadilan