Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 77. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 761
Link Soal
Sebuah komunitas pemuda rutin membagikan makanan gratis kepada tunawisma setiap malam Jumat. Tindakan kemanusiaan ini merupakan pengamalan nyata dari Pancasila sila ke...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 762
Link Soal
Identitas nasional berupa Bendera Negara Sang Merah Putih diatur secara tegas dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 31
B
Pasal 32
C
Pasal 33
D
Pasal 34
E
Pasal 35
NO. 763
Link Soal
Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan terampil. Rumusan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pada kualitas SDM secara utuh ini pernah tertuang dalam ketetapan MPR, yaitu...
A
TAP MPR No. II/MPR/1993
B
TAP MPR No. IV/MPR/1999
C
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
D
UU No. 20 Tahun 2003
E
Pembukaan UUD 1945
NO. 764
Link Soal
Dalam ketatanegaraan, istilah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dapat dipahami sebagai suatu tindakan untuk...
A
Mengganti konstitusi lama dengan yang baru
B
Menghapus seluruh pasal dalam konstitusi
C
Memperbaiki atau mengubah naskah undang-undang dasar
D
Menyusun kembali landasan dasar negara
E
Mengkaji ulang keabsahan konstitusi
NO. 765
Link Soal
Sila keempat Pancasila berbunyi 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.' Bagaimana prinsip ini dapat diaplikasikan dalam proses pengambilan keputusan di lembaga parlemen?
A
Keputusan parlemen hanya diambil oleh pimpinan tanpa melibatkan masukan dari anggota parlemen lainnya.
B
Seluruh anggota parlemen berpartisipasi aktif dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan mufakat sebelum keputusan diambil.
C
Hanya partai politik yang memiliki kursi mayoritas di parlemen yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
D
Keputusan diambil melalui mekanisme voting langsung oleh seluruh anggota tanpa didahului proses musyawarah.
E
Keputusan parlemen ditetapkan sepenuhnya berdasarkan arahan atau instruksi dari lembaga eksekutif.
NO. 766
Link Soal
Landasan hukum yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 2005-2025 adalah...
A
UU Nomor 25 Tahun 2004
B
UU Nomor 17 Tahun 2006
C
UU Nomor 17 Tahun 2007
D
UU Nomor 18 Tahun 2007
E
UU Nomor 17 Tahun 2008
NO. 767
Link Soal
Penetapan pasangan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama kali merupakan usulan secara aklamasi dari tokoh...
A
Sukarni
B
Soepomo
C
Otto Iskandardinata
D
Ahmad Soebardjo
E
Moh. Yamin
NO. 768
Link Soal
Hukum dapat dibedakan berdasarkan waktu berlakunya. Hukum yang telah disahkan dan berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu di suatu wilayah negara (Hukum Positif) disebut sebagai...
A
Ius Constituendum
B
Ius Constitutum
C
Hukum Alam
D
Hukum Adat
E
Yurisprudensi
NO. 769
Link Soal
Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat utopis. Maksud dari pernyataan bahwa Pancasila tidak bersifat utopis adalah...
A
Pancasila hanya merupakan teori filosofis yang sulit dicapai
B
Pancasila merupakan rangkaian ide yang sangat jauh dari kenyataan hidup
C
Pancasila dapat diimplementasikan secara riil dalam kehidupan sehari-hari dan bukan sekadar angan-angan
D
Pancasila mengandung nilai-nilai yang mustahil untuk diterapkan dalam politik praktis
E
Pancasila merupakan ideologi yang statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman
NO. 770
Link Soal
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan persatuan di tengah keberagaman. Dalam konteks masyarakat yang multi-etnis, tindakan apa yang paling tepat bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip ini guna menciptakan harmoni sosial?
A
Mendorong masyarakat untuk menyamakan diri dalam satu budaya dominan demi keseragaman.
B
Melarang atau membatasi tradisi-tradisi lokal yang dianggap tidak sesuai dengan budaya nasional.
C
Menggalakkan dialog dan interaksi antarbudaya untuk meningkatkan pemahaman dan sikap toleransi di antara kelompok-kelompok etnis.
D
Menjadikan budaya dari kelompok mayoritas sebagai tolok ukur atau standar bagi seluruh lapisan masyarakat.
E
Menghilangkan atau menekan identitas budaya khas daerah untuk mendukung semangat persatuan bangsa.