Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 77. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 761
Link Soal
Sejarah amandemen konstitusi Indonesia mencatat bahwa perubahan keempat terhadap UUD 1945 disahkan pada tanggal...
A
18 Agustus 2002
B
10 Agustus 2002
C
9 November 2001
D
18 Agustus 2000
E
19 Oktober 1999
NO. 762
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat keputusan-keputusan penting terkait ketatanegaraan Indonesia. Berikut ini yang BUKAN merupakan isi dari Dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Dewan Konstituante
B
Berlakunya kembali UUD 1945
C
Tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan DPR Sementara (DPRS)
E
Pembentukan MPRS dan DPAS
NO. 763
Link Soal
MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu. Aturan ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1
B
Pasal 3
C
Pasal 7A
D
Pasal 8
E
Pasal 11
NO. 764
Link Soal
Dalam pidatonya di forum internasional (PBB dan Kongres AS), Ir. Soekarno memperkenalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu inti pesan beliau saat itu adalah...
A
Menyarankan agar Pancasila diangkat sebagai prinsip dasar bagi perdamaian dunia di bawah PBB
B
Menyatakan bahwa Pancasila hanya cocok untuk masyarakat Indonesia yang agraris
C
Menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah bekerja sama dengan negara Barat
D
Meminta PBB memindahkan markas besarnya ke Jakarta
E
Menolak mentah-mentah ideologi liberalisme dan komunisme di seluruh dunia
NO. 765
Link Soal
Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia?
A
Menerapkan standar hukum yang berbeda untuk kelompok masyarakat dengan status sosial yang tidak sama.
B
Memastikan bahwa setiap individu warga negara memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam proses hukum.
C
Memprioritaskan penegakan hukum hanya di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
D
Memberikan keringanan atau perlakuan khusus kepada pejabat publik saat menghadapi proses hukum.
E
Menyederhanakan prosedur hukum demi efisiensi tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan.
NO. 766
Link Soal
Siapakah pemegang kekuasaan pemerintahan (Eksekutif) menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
A
Presiden dibantu Wakil Presiden
B
Presiden dan DPR
C
Presiden dan MPR
D
Perdana Menteri
E
Menteri Dalam Negeri
NO. 767
Link Soal
Sistem Ekonomi Pancasila sering disebut sebagai Demokrasi Ekonomi. Sesuai Pasal 33 UUD 1945, perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas...
A
Persaingan bebas (Free fight liberalism)
B
Kekeluargaan
C
Etatisme (Negara sentris)
D
Monopoli pasar
E
Profit maksimal
NO. 768
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang sangat strategis dan kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Salah satu indikator utama kekuatan DPR dalam fungsi anggaran (budgeting) adalah...
A
DPR berhak menyusun Rancangan Undang-Undang
B
DPR memiliki hak veto terhadap keputusan Presiden
C
DPR berhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
D
DPR dapat membubarkan kabinet menteri
E
DPR mengatur kebijakan moneter secara langsung
NO. 769
Link Soal
UUD 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia. Hal ini membawa implikasi hukum berupa...
A
Setiap undang-undang dan aturan di bawahnya tidak diperbolehkan menyimpang dari UUD 1945.
B
Undang-undang memiliki derajat yang setara sehingga bisa mengamandemen konstitusi.
C
UUD 1945 hanya boleh diubah melalui referendum rakyat secara langsung.
D
Semua regulasi teknis harus dicantumkan secara detail di dalam pasal UUD 1945.
E
Lembaga tinggi negara seperti MPR tidak memiliki wewenang mengubah pasal-pasal konstitusi.
NO. 770
Link Soal
Pancasila secara konstitusional diakui sebagai dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit dapat disimpulkan dari dokumen...
A
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968
B
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945
C
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945
D
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
E
Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1