Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 77. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 761
Link Soal
Sebagai konstitusi tertulis, UUD 1945 memiliki berbagai kedudukan dan fungsi vital dalam kehidupan berbangsa. Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan fungsi normatif dari UUD 1945?
A
Mengikat seluruh lapisan masyarakat dan penyelenggara negara
B
Memuat aturan-aturan dasar bernegara
C
Berfungsi sebagai hukum tertinggi
D
Menyesuaikan dengan realitas kebutuhan masyarakat sesaat
E
Berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum
NO. 762
Link Soal
Salah satu perbedaan fundamental antara naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dengan Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 terletak pada...
A
Urutan sila-sila dalam Pancasila
B
Penyebutan nama Tuhan Yang Maha Esa
C
Klausa mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
D
Rumusan sistem kedaulatan rakyat
E
Jumlah pasal dalam batang tubuh
NO. 763
Link Soal
Dalam sebuah forum diskusi, sebuah usulan muncul untuk mengubah sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi sistem perwakilan berjenjang yang hanya menguntungkan partai politik besar, dengan dalih efisiensi dan stabilitas politik. Pengusul berargumen bahwa hal ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi potensi konflik antarpartai kecil. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang memahami dan mengamalkan Pilar Negara, khususnya Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana Anda seharusnya menyikapi usulan tersebut?
A
Mendukung usulan tersebut dengan pertimbangan efisiensi pemerintahan akan membawa kemajuan ekonomi yang lebih cepat, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
B
Menolak usulan tersebut karena sistem yang menguntungkan partai besar akan mengancam prinsip kebhinekaan dan inklusivitas politik, berpotensi memecah belah persatuan dalam bingkai NKRI.
C
Mengusulkan pembentukan tim kajian independen untuk meninjau dampak positif dan negatifnya secara komprehensif, tanpa memihak salah satu pandangan awal.
D
Berpendapat bahwa perubahan sistem pemilu adalah ranah legislatif dan tidak menjadi kompetensi ASN untuk memberikan pandangan substansif terhadapnya.
E
Mengajukan revisi terhadap usulan agar tetap menjamin representasi minoritas meskipun dengan proporsi yang lebih kecil, demi mengakomodasi semua pihak.
NO. 764
Link Soal
Pancasila dipandang sebagai paradigma pembangunan nasional. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan makna dari kedudukan tersebut adalah...
A
Pembangunan nasional boleh mengesampingkan nilai Pancasila demi percepatan ekonomi
B
Segala aspek pembangunan di Indonesia harus menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai landasan normatif dan kerangka acuan
C
Nilai Pancasila hanya berfungsi sebagai simbol formalitas dalam laporan pembangunan
D
Pembangunan dilaksanakan hanya dengan mengacu pada satu sila yang dianggap paling menguntungkan
E
Pelaksanaan pembangunan sepenuhnya diserahkan kepada nilai-nilai instrumental tanpa merujuk nilai dasar
NO. 765
Link Soal
Bila kebhinnekaan diartikan sebagai kenyataan yang ada, maka unsur 'ke-tunggal-ika-an' dalam semboyan negara kita bermakna...
A
Kondisi sosiologis masyarakat
B
Tujuan dan cita-cita bersama bangsa
C
Langkah awal pembangunan nasional
D
Identitas sebagai negara yang bebas
E
Kekuasaan yang bersifat mandiri
NO. 766
Link Soal
Landasan filosofis dan hukum utama yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah...
A
Sistem politik pecah belah
B
Mosi Integral Natsir
C
Naskah Batang Tubuh UUD 1945
D
UUD Sementara 1950
E
Pembukaan UUD 1945
NO. 767
Link Soal
Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat adalah...
NO. 768
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A. Fungsi yang berkaitan dengan kewenangan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut fungsi...
A
Legislasi
B
Anggaran (Budgeting)
C
Pengawasan
D
Interpelasi
E
Aspirasi
NO. 769
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa perubahan signifikan pada ketatanegaraan Indonesia. Di bawah ini yang tidak termasuk konsekuensi dari dikeluarkannya dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran lembaga Konstituante
B
Berakhirnya masa berlaku UUDS 1950
C
Pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi
D
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)
E
Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
NO. 770
Link Soal
Pasal 7 UUD 1945 mengatur pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode. Pada amandemen ke berapakah perubahan pasal krusial ini disahkan?
A
Amandemen Pertama (1999)
B
Amandemen Kedua (2000)
C
Amandemen Ketiga (2001)
D
Amandemen Keempat (2002)
E
Dekrit Presiden 1959