Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 77. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 761
Link Soal
Setiap keputusan yang ditetapkan harus memiliki landasan pertanggungjawaban moral kepada Tuhan YME serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Prinsip ini adalah pengamalan dari...
A
Sila Kedua
B
Sila Ketiga
C
Sila Pertama
D
Sila Kelima
E
Sila Keempat
NO. 762
Link Soal
Wewenang Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, serta mengadakan perjanjian dengan negara lain memerlukan persetujuan DPR. Ketentuan pada Pasal 11 ini merupakan hasil amandemen tahun...
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003
NO. 763
Link Soal
Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu tugas pokok lembaga ini adalah...
A
Membantu Mahkamah Agung menyelesaikan kasasi
B
Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
C
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
D
Memberikan pertimbangan amnesti kepada Presiden
E
Mengadili kasus pelanggaran HAM berat
NO. 764
Link Soal
"Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini merupakan isi dari pasal 1 UUD RI 1945 ayat ....
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 765
Link Soal
Salah satu agenda arah kebijakan pembangunan hukum adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Guna mendukung terwujudnya hal tersebut secara teknis dan operasional, langkah konkret yang diperlukan adalah...
A
Membuat sebanyak mungkin peraturan daerah baru
B
Perbaikan dan penyempurnaan sarana serta prasarana peradilan yang memadai
C
Menambah jumlah personil polisi di setiap desa
D
Melakukan studi banding hukum ke negara-negara liberal
E
Menyerahkan urusan hukum sepenuhnya kepada hukum adat
NO. 766
Link Soal
Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memasukkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden ke dalam agenda persidangan berikutnya untuk dibahas, maka salah satu konsekuensi hukumnya adalah ...
A
DPR akan dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
B
Perppu tersebut akan dianggap cacat hukum sejak awal penerbitannya.
C
Presiden wajib mencabut Perppu tersebut.
D
Perppu secara otomatis akan menjadi Undang-Undang tanpa perlu persetujuan DPR.
E
Presiden tidak perlu lagi mengajukan Perppu tersebut pada masa persidangan berikutnya.
NO. 767
Link Soal
Dalam makna Pembukaan UUD 1945 terutama dalam alenia pertama, bagi bangsa Indonesia antara lain mengandung maksud sebagai ....
A
Sumber dari segala hukum yang berlaku atau tertib hukum
B
Peraturan perundang-undangan yang tertinggi
C
Deklarasi terbentuknya suatu bangsa dan negara Indonesia
D
Pernyataan kemerdekaan yang terperinci
E
Pernyataan tentang hak-hak asasi manusia yang paling mendasar
NO. 768
Link Soal
Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu...
A
Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan
B
Fungsi Yudikatif, Fungsi Legislatif, dan Fungsi Eksekutif
C
Fungsi Diplomatik, Fungsi Konsultatif, dan Fungsi Pengawasan
D
Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Judisial
E
Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Yudisial
NO. 769
Link Soal
Amandemen pertama terhadap UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999. Pasal-pasal manakah yang mengalami perubahan pada tahap ini?
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22
C
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23
D
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24
E
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 25
NO. 770
Link Soal
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme. Apa yang dimaksud dengan absolutisme?
A
Kekuasaan yang terbatas
B
Kekuasaan yang sangat terbatas
C
Kekuasaan yang tidak tak terbatas
D
Kekuasaan yang tidak terbatas
E
Kekuasaan yang sewenang-wenang