Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 77. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 761
Link Soal
Pasal 26 UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang warga negara dan penduduk. Pentingnya pengaturan ini dalam konstitusi adalah untuk ...
A
Menjelaskan secara rinci status, hak, dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
B
Mengatasi perbedaan persepsi di masyarakat tentang definisi penduduk dan warga negara.
C
Membuat kedudukan warga negara dan penduduk lebih terang dalam konteks kebangsaan.
D
Menegaskan perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dan penduduk.
E
Mencegah klaim hak dan kewajiban yang saling tumpang tindih antara warga negara dan penduduk.
NO. 762
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memiliki kaitan yang sangat erat (organik) dengan batang tubuh karena mengandung sendi-sendi utama negara. Berikut ini adalah sendi-sendi tersebut, kecuali...
A
Status Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi.
B
Republik sebagai bentuk pemerintahan resmi negara Indonesia.
C
Penetapan Presiden secara mutlak sebagai satu-satunya kepala pemerintahan tanpa pengawasan.
D
Dasar negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.
E
Tujuan utama pembentukan pemerintahan negara Indonesia.
NO. 763
Link Soal
Regulasi yang menjadi landasan hukum terkait perubahan atas Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah...
A
Perpu No. 1 Tahun 2008
B
TAP MPR No. X/MPR/2005
C
UU No. 32 Tahun 2004
D
UU No. 11 Tahun 2006
E
Perpu No. 3 Tahun 2005
NO. 764
Link Soal
Gelombang informasi hoaks dan disinformasi masif yang menyasar isu SARA dan narasi separatisme terus menyebar di platform digital, terutama di wilayah perbatasan dan pulau terpencil. Kampanye ini, yang diduga didalangi oleh aktor asing non-negara, bertujuan memprovokasi konflik horizontal dan merongrong kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ancaman ini tidak melibatkan kekuatan militer, namun memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap persatuan bangsa. Bagaimana NKRI sebagai pilar negara seharusnya merespons ancaman keutuhan yang bersifat nirmiliter namun terstruktur dan sistematis ini?
A
Memblokir seluruh akses media sosial dan internet di wilayah terdampak untuk memutus penyebaran informasi palsu secara cepat dan efektif, meskipun mengorbankan hak informasi warga.
B
Meningkatkan patroli keamanan dan memperkuat kehadiran militer di wilayah perbatasan untuk mencegah infiltrasi fisik dan memberikan efek jera terhadap aktor-aktor provokator.
C
Mengembangkan strategi literasi digital nasional, membangun narasi kebangsaan yang kuat, memperkuat kolaborasi multisektoral (pemerintah, swasta, masyarakat sipil), serta menerapkan penegakan hukum yang selektif terhadap penyebar hoaks.
D
Membentuk badan khusus yang bertugas melakukan kontra-propaganda secara agresif di media sosial, dengan fokus menyerang balik narasi pihak asing dan internal yang dianggap mengganggu stabilitas.
E
Meminta bantuan dan kerjasama dari komunitas internasional untuk melacak dan menindak aktor-aktor asing penyebab disinformasi, karena ancaman ini sudah melampaui kapasitas nasional.
NO. 765
Link Soal
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 memuat dalil objektif dan subjektif mengenai kemerdekaan. Berikut ini yang BUKAN merupakan kandungan makna dari alinea pertama adalah...
A
Pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan
B
Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan
C
Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan
D
Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
E
Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
NO. 766
Link Soal
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai yang memuat simbol-simbol sila Pancasila. Simbol rantai emas dengan latar belakang merah melambangkan sila ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 767
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat beberapa kali perubahan konstitusi. Urutan periodisasi konstitusi yang benar sejak kemerdekaan hingga saat ini adalah...
A
UUD 1945 - Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD 1945 (Pra Orba/Orba) - UUD 1945 Amandemen
B
Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD 1945 Pra Orba - UUD Orba - UUD Amandemen
C
UUD Amandemen - Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD Orba - UUD 1945 Amandemen
D
UUD 1945 Pra Orba - Konstitusi RIS - UUD Amandemen - UUD Orba - UUD 1945
E
UUD 1945 - UUD Orba - UUD 1945 Pra Orba - UUD Amandemen - UUD 1945
NO. 768
Link Soal
Referendum adalah suatu kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan perubahan pada tubuh UUD 1945, hal ini di atur dalam ....
A
TAP MPR No. I/MPR/1982
B
TAP MPR No. II/MPR/1982
C
TAP MPR No. III/MPR/1983
D
TAP MPR No. lV/MPR/1983
E
TAP MPR No. V/MPR/1983
NO. 769
Link Soal
Hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara disebut konvensi. Salah satu contoh nyata konvensi di Indonesia adalah...
A
Naskah Penjelasan UUD 1945
B
Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR
C
Keputusan hakim terdahulu (Yurisprudensi)
D
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 770
Link Soal
Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum, yaitu perubahan dilakukan dengan ...
A
boleh mengubah naskah asli diganti dengan yang baru
B
boleh mengubah naskah asli ditambah dengan naskah baru
C
tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli
D
tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya
E
boleh mengubah naskah asli untuk penyempurnaannya