PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 77. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 761
Amandemen kedua UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000 merombak banyak pasal terkait Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal manakah yang masuk dalam amandemen kedua?
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
B
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
C
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
D
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33
E
Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 762
Menjunjung tinggi persamaan derajat dan tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, atau golongan merupakan wujud nyata dari sila...
A
Ke-1
B
Ke-2
C
Ke-3
D
Ke-4
E
Ke-5

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 763
Periode antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 merupakan masa di mana Indonesia menggunakan konstitusi...
A
UUD 1945
B
UUD Sementara 1950
C
Konstitusi RIS
D
Manifesto Politik
E
UUD NRI 1945 Amandemen

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 764
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu sebagai...
A
Piagam HAM Indonesia
B
Sumber HAM Indonesia
C
Pedoman pelaksanaan jaminan HAM Indonesia
D
Penjelasan pelaksanaan HAM Indonesia
E
Rumusan pelaksanaan HAM

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 765
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin kemerdekaannya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman ini diatur secara spesifik dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23
B
Pasal 24
C
Pasal 25
D
Pasal 26
E
Pasal 27

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 766
Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari cita-cita luhur yang dianggap paling benar oleh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai...
A
Sumber dari segala sumber hukum
B
Dasar Negara
C
Pandangan hidup bangsa
D
Perjanjian Luhur
E
Ideologi Bangsa Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 767
Dalam klasifikasi nilai menurut Prof. Notonagoro, 'Nilai Vital' didefinisikan sebagai...
A
Segala hal yang bermanfaat bagi kebutuhan fisik manusia
B
Segala hal yang mendukung manusia untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan
C
Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual manusia
D
Nilai yang bersumber pada akal dan budi pekerti manusia
E
Segala sesuatu yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 768
Perubahan kedua (Amandemen II) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dan disahkan pada sidang MPR tahun...
A
18 Agustus 2000
B
18 Agustus 2001
C
18 Agustus 2002
D
19 Oktober 1999
E
18 Agustus 2004

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 769
Pemerintah provinsi memiliki kewenangan tertentu dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah...
A
Pengaturan administratif kependudukan pulau
B
Pengaturan tata ruang darat
C
Pemeliharaan keamanan militer di laut
D
Pertahanan kedaulatan maritim
E
Penetapan kawasan konservasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 770
Anggota DPR memiliki wewenang dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kewenangan atau hak ini dikenal dengan istilah...
A
Hak Petisi
B
Hak Angket
C
Hak Budget
D
Hak Interpelasi
E
Hak Imunitas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.