Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 78. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 771
Link Soal
Amandemen tahap terakhir atau keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal...
A
11 Agustus 2001
B
11 Agustus 2002
C
11 Agustus 2003
D
11 Agustus 2004
E
11 Agustus 2005
NO. 772
Link Soal
Dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden Republik Indonesia wajib mempertimbangkan nasihat atau pertimbangan dari lembaga negara mana?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 773
Link Soal
Tim Inovasi di Kementerian X sedang bangga meluncurkan platform layanan publik berbasis AI terbaru yang menjanjikan kecepatan dan efisiensi dalam penanganan aduan masyarakat. Namun, setelah beberapa minggu berjalan, tim menemukan bahwa sistem AI tersebut secara konsisten mengkategorikan aduan dari komunitas adat tertentu di daerah terpencil sebagai 'spam' karena pola bahasa dan dialek yang tidak terdeteksi oleh algoritma. Akibatnya, aduan valid dari komunitas tersebut tidak tertangani secara efektif, menimbulkan frustrasi dan perasaan diabaikan. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi Pilar Negara, tindakan paling tepat yang harus segera diambil oleh Kementerian X adalah...
A
Menginisiasi audit mendalam terhadap bias algoritmik sistem AI, melibatkan pakar linguistik dan perwakilan komunitas adat, serta segera membuka kanal pengaduan alternatif yang humanis dan aksesibel bagi komunitas terdampak.
B
Mengeluarkan kebijakan internal yang mewajibkan seluruh unit kerja untuk memverifikasi ulang setiap aduan yang ditandai 'spam' oleh sistem AI sebelum menghapusnya dari daftar, sebagai solusi sementara.
C
Meminta tim teknis untuk memperbarui basis data AI dengan sampel bahasa dan dialek dari berbagai komunitas di Indonesia agar sistem lebih akurat di masa mendatang.
D
Mengadakan sosialisasi masif kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa baku dalam berkomunikasi dengan pemerintah melalui platform digital agar tidak terjadi misinterpretasi oleh sistem.
E
Menghentikan sementara penggunaan fitur AI untuk pengaduan dan kembali mengandalkan sepenuhnya pada verifikasi manual oleh petugas, sembari menunggu penyempurnaan menyeluruh sistem.
NO. 774
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat aturan ketat mengenai referendum, yakni kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung untuk mengubah UUD 1945. Aturan mengenai referendum ini tertuang dalam...
A
TAP MPR No. I/MPR/1983
B
TAP MPR No. II/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1983
D
UU No. 5 Tahun 1985
E
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
NO. 775
Link Soal
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang memuat butir-butir pengamalan nilai Pancasila secara historis diatur dalam ketetapan MPR tertentu. Ketetapan tersebut adalah...
A
TAP MPR No. V/MPR/1978
B
TAP MPR No. I/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1978
D
TAP MPR No. II/MPR/1978
E
TAP MPR No. III/MPR/1978
NO. 776
Link Soal
Suatu negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian, di mana terdapat satu pemerintah pusat (federal) yang mengendalikan kedaulatan luar negeri, disebut...
A
Negara Kesatuan
B
Negara Federasi
C
Negara Koloni
D
Negara Mandat
E
Negara Dominion
NO. 777
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa serta persatuan dalam keberagaman. Munculnya ideologi-ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila, serta polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan, semakin menguji ketahanan nasional. Dalam konteks tersebut, pilar negara manakah yang secara fundamental paling relevan dan efektif untuk membentengi masyarakat Indonesia dari ancaman disintegrasi dan mempromosikan kohesi sosial yang harmonis, serta mengapa?
A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena sebagai konstitusi, UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena bentuk negara kesatuan adalah jaminan kedaulatan dan integritas wilayah yang mempersatukan seluruh rakyat.
C
Pancasila, karena sebagai dasar filosofi negara (Weltanschauung) dan ideologi terbuka, Pancasila menyediakan sistem nilai komprehensif yang mampu membentengi masyarakat dari ideologi transnasional yang bertentangan, sekaligus mengakomodasi keberagaman lokal demi persatuan dan kohesi sosial yang harmonis.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena semboyan ini mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai perekat bangsa yang majemuk di tengah dinamika global.
E
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena keduanya merupakan landasan ideologis dan konstitusional yang tidak terpisahkan dalam menjaga kedaulatan negara.
NO. 778
Link Soal
Hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara disebut konvensi. Salah satu contoh nyata konvensi di Indonesia adalah...
A
Naskah Penjelasan UUD 1945
B
Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR
C
Keputusan hakim terdahulu (Yurisprudensi)
D
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 779
Link Soal
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Bagaimana prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mempengaruhi struktur pemerintahan di tingkat daerah?
A
Pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat undang-undang sendiri yang tidak harus sejalan dengan konstitusi nasional.
C
Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal, namun tetap harus patuh pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Daerah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan arah dan kebijakan nasional.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tingkatan kekuasaan yang setara tanpa adanya hierarki.
NO. 780
Link Soal
Landasan konstitusional yang mengatur tentang Lambang Negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada UUD 1945 Pasal...
A
35
B
36
C
36 A
D
36 B
E
36 C