Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 78. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 771
Link Soal
Salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Hak Angket. Apa yang dimaksud dengan Hak Angket tersebut?
A
Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting
B
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah
C
Hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah
D
Hak untuk mengubah rancangan undang-undang
E
Hak membela diri anggota dewan di muka pengadilan
NO. 772
Link Soal
Implementasi Sila Kelima Pancasila 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' dalam sektor pelayanan kesehatan sebaiknya berwujud seperti apa?
A
Layanan kesehatan gratis dikhususkan hanya untuk wilayah perkotaan.
B
Membatasi akses kesehatan bagi warga yang kurang mampu.
C
Menyediakan akses kesehatan yang terjangkau dan merata hingga ke daerah terpencil.
D
Menaikkan biaya kesehatan demi devisa negara.
E
Memberikan fasilitas kesehatan eksklusif hanya untuk pejabat.
NO. 773
Link Soal
Siklus kepemimpinan nasional di Indonesia (Presiden dan Wakil Presiden) dibatasi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Ketentuan konstitusional ini diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Bab III Pasal 4 ayat (1)
B
Bab III Pasal 7
C
Bab I Pasal 1 ayat (2)
D
Bab IV Pasal 18
E
Bab II Pasal 2 ayat (2)
NO. 774
Link Soal
Berdasarkan ketentuan konstitusi, dalam jangka waktu satu tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwajibkan untuk mengadakan sidang sekurang-kurangnya...
A
Satu kali
B
Dua kali
C
Tiga kali
D
Empat kali
E
Lima kali
NO. 775
Link Soal
Sidang pertama PPKI yang dilaksanakan sehari setelah proklamasi kemerdekaan (18 Agustus 1945) menghasilkan keputusan penting bagi ketatanegaraan Indonesia, yaitu...
A
Membentuk Tentara Keamanan Rakyat
B
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
C
Mengesahkan UUD 1945 dan memilih Presiden serta Wakil Presiden
D
Mendirikan partai politik tunggal
E
Menetapkan bendera Merah Putih sebagai bendera pusaka
NO. 776
Link Soal
Informasi tentang disparitas pembangunan, ketidakadilan distribusi sumber daya, dan ketimpangan sosial di daerah-daerah terpencil, terutama di wilayah perbatasan, kini dengan mudah menyebar melalui media sosial dan jaringan komunikasi global. Kelompok-kelompok transnasional atau pihak-pihak dengan agenda tertentu dapat dengan mudah memanfaatkan sentimen lokal tersebut untuk menyebarkan narasi yang meragukan integritas nasional atau bahkan memprovokasi gerakan separatisme digital, meskipun tanpa melibatkan kontak fisik atau konflik bersenjata langsung di lapangan.
A
Dimensi geostrategis, karena ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara tidak lagi hanya bersifat fisik, melainkan juga informasi dan narasi di ranah digital yang melampaui batas geografis.
B
Dimensi sosial-ekonomi, karena akar masalahnya adalah ketidakadilan pembangunan yang memicu sentimen anti-nasional di daerah-daerah yang merasa terpinggirkan.
C
Dimensi keamanan siber, yang menuntut negara untuk memperkuat pertahanan digital dari serangan propaganda asing dan upaya destabilisasi dari luar.
D
Dimensi persatuan dan kesatuan, di mana kohesi sosial terancam oleh polarisasi informasi dan fragmentasi identitas di dunia maya yang sulit dikendalikan.
E
Dimensi politik identitas, yang dieksploitasi oleh aktor-aktor eksternal untuk memperlemah integrasi nasional dengan memanfaatkan perbedaan primordial.
NO. 777
Link Soal
Sebagai representasi rakyat dalam sistem legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki bab khusus dalam UUD 1945. Bab tersebut adalah...
A
Bab VI
B
Bab VII
C
Bab VII A
D
Bab VIII
E
Bab IX
NO. 778
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia sedang mengalami perkembangan pesat dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal serta identitas budayanya. Namun, di tengah semangat otonomi daerah, muncul narasi dari kelompok tertentu yang cenderung mengedepankan identitas lokal secara eksklusif, bahkan mengindikasikan adanya potensi pergeseran loyalitas dari identitas nasional ke identitas kedaerahan yang berlebihan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keutuhan bangsa.
Dalam konteks tersebut, bagaimana sinergi antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berfungsi sebagai Pilar Negara untuk menjaga keseimbangan antara penguatan identitas lokal dan persatuan nasional?
A
Pancasila melalui sila ketiga ("Persatuan Indonesia") menekankan pentingnya identitas nasional, UUD NRI 1945 memberikan landasan hukum bagi otonomi daerah, dan NKRI sebagai wadah memungkinkan keduanya berkembang tanpa konflik yang signifikan.
B
UUD NRI 1945 menjamin hak-hak budaya daerah dan otonomi serta membatasi potensi disintegrasi, Pancasila sebagai ideologi mempersatukan berbagai identitas, dan NKRI sebagai bentuk negara menegaskan bahwa keragaman harus tetap dalam bingkai kesatuan tanpa penyimpangan.
C
Pancasila sebagai dasar filosofis mendorong keselarasan antara keberagaman lokal dan persatuan nasional, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi mengatur mekanisme otonomi daerah yang mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengancam kedaulatan negara, dan NKRI menegaskan bahwa meskipun ada otonomi, kedaulatan tetap berada di tangan negara kesatuan.
D
NKRI mewajibkan sentralisasi kekuasaan untuk mencegah disintegrasi dan mendorong keseragaman, UUD NRI 1945 membatasi ruang gerak otonomi daerah secara ketat, dan Pancasila mengedepankan budaya nasional tunggal untuk memperkuat persatuan.
E
Pancasila dengan nilai-nilai inklusifnya menjadi perekat moral bangsa di tengah keberagaman, UUD NRI 1945 dengan Pasal 18 ayat (2) serta pasal-pasal lain tentang hak asasi menjamin ruang bagi ekspresi budaya lokal dalam koridor negara hukum, dan NKRI sebagai format final negara memastikan bahwa keberagaman tersebut tidak mengarah pada federalisme atau separatisme, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan.
NO. 779
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sering dihadapkan pada dinamika antara kearifan lokal dan norma hukum positif. Di suatu wilayah, terdapat praktik adat yang mewajibkan seluruh transaksi kepemilikan tanah melalui persetujuan dewan adat, bahkan untuk warga yang secara hukum telah memiliki sertifikat hak milik. Praktik ini dinilai menghambat investasi dan mobilitas ekonomi, serta berpotensi diskriminatif terhadap pendatang. Dalam konteks pemahaman Pilar Negara, pendekatan manakah yang paling tepat untuk mengatasi dilema ini agar keadilan sosial terwujud sekaligus menghormati keberadaan hukum adat?
A
Mempertahankan sepenuhnya hukum adat demi menjaga identitas dan kearifan lokal, sekalipun menimbulkan friksi dengan hukum nasional.
B
Menegakkan secara mutlak hukum nasional tentang kepemilikan tanah tanpa mempertimbangkan sedikitpun aspek hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.
C
Melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, dengan menempatkan Pancasila sebagai filter dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, guna mencapai keadilan sosial yang berkeadilan.
D
Menginisiasi forum dialog antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi tanpa intervensi hukum dari pemerintah pusat.
E
Meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan semua peraturan adat yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung.
NO. 780
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan RI, terdapat lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif. Manakah di bawah ini yang posisinya bukan sebagai Lembaga Tinggi Negara pemegang kekuasaan konstitusional, melainkan sebagai pembantu Presiden?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Kabinet / Kementerian Negara
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)