Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 78. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 771
Link Soal
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Ketentuan ini diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 20
B
Pasal 21
C
Pasal 22
D
Pasal 23B
E
Pasal 24
NO. 772
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antara jenis peraturan berikut, manakah yang memiliki kedudukan paling rendah?
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
C
Peraturan Presiden (Perpres)
D
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
E
Undang-Undang Dasar 1945
NO. 773
Link Soal
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen menegaskan bahwa 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...'
A
Kehendak MPR
B
Undang-Undang Dasar
C
Presiden dan Wakil Presiden
D
Pancasila
E
Sistem Demokrasi
NO. 774
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam objek pengujian peraturan perundang-undangan (Judicial Review). Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan perbedaan tersebut?
A
MK menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.
B
MK menguji semua jenis peraturan, sedangkan MA hanya mengadili kasus kasasi.
C
MA berhak menguji Undang-Undang jika dimohonkan oleh Presiden, MK hanya sengketa Pemilu.
D
MK menguji peraturan pemerintah, sedangkan MA menguji Undang-Undang Dasar.
E
Keduanya memiliki wewenang yang sama dalam menguji Undang-Undang.
NO. 775
Link Soal
Bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 setelah diamandemen adalah ...
A
Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
B
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
C
Negara Indonesia adalah Negara hukum
D
Negara lndoensia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan berlandaskan UUD 1945
E
Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 776
Link Soal
Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka, bukan tertutup. Makna mendasar dari 'Ideologi Terbuka' dalam konteks kehidupan berbangsa adalah...
A
Menerima masuknya ideologi liberal secara utuh
B
Mampu berinteraksi secara dinamis dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
C
Dapat diubah nilai dasarnya setiap ada pergantian kepemimpinan
D
Merupakan gabungan dari berbagai ideologi negara maju
E
Memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap warga negara
NO. 777
Link Soal
Secara etimologis, istilah 'Pancasila' diserap dari bahasa...
A
Melayu
B
Sanskerta
C
Bugis
D
Jawa
E
Latin
NO. 778
Link Soal
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengatur prinsip ekonomi nasional yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya. Bunyi pasal tersebut adalah...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
B
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
C
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
D
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
E
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang
NO. 779
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat aturan ketat mengenai referendum, yakni kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung untuk mengubah UUD 1945. Aturan mengenai referendum ini tertuang dalam...
A
TAP MPR No. I/MPR/1983
B
TAP MPR No. II/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1983
D
UU No. 5 Tahun 1985
E
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
NO. 780
Link Soal
Pancasila mengandung elemen-elemen positif yang selaras dengan berbagai ideologi dunia. Salah satu ajaran sosialisme yang dianggap sejalan dengan nilai Pancasila adalah...
A
Penghapusan seluruh hak milik pribadi secara mutlak
B
Perjuangan kelas buruh untuk menjatuhkan kelas menengah
C
Penerapan sistem diktator proletariat dalam pemerintahan
D
Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak kaum pekerja/buruh
E
Penggunaan alat negara untuk mencapai masyarakat komunis