PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 78. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Ganti Topik Materi
NO. 771
Dalam konsepsi Wawasan Nusantara, kepulauan Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan politik yang utuh. Di antara pilihan berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam pemaknaan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik?
A
Kebulatan wilayah nasional beserta kekayaannya adalah modal dan milik bersama bangsa.
B
Bangsa Indonesia yang majemuk harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat secara luas.
C
Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi yang mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
D
Seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional.
E
Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 772
Terdapat sebuah paham yang menjadikan kebebasan individu sebagai prioritas utama dan meyakini bahwa hal tersebut merupakan dasar dari kebahagiaan hidup manusia. Paham yang dimaksud adalah...
A
Sosialisme
B
Liberalisme
C
Fasisme
D
Anarkisme
E
Kapitalisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 773
Sebuah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan dan kewenangan untuk mengatur serta menerapkan aturan di sebuah wilayah disebut...
A
Negara
B
Pemerintahan
C
Kerajaan
D
Politik
E
Kedaulatan Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 774
Manakah di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari konsep 'Causa' dalam asal-usul Pancasila sebagai filsafat negara?
A
Causa Materialis
B
Causa Formalis
C
Causa Instrumental
D
Causa Efisien
E
Causa Finalis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 775
Dalam ilmu hukum, hukum yang berfungsi mengatur prosedur atau tata cara untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel disebut...
A
Hukum Materiel
B
Hukum Formal
C
Hukum Privat
D
Hukum Publik
E
Hukum Positif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 776
Di dunia internasional, terdapat beberapa negara yang tidak menghimpun undang-undang dasar mereka dalam satu naskah tertulis (unwritten constitution). Contoh negara tersebut adalah...
A
Prancis dan Jerman
B
Inggris dan Israel
C
Amerika Serikat dan Rusia
D
Jepang dan Belanda
E
Singapura dan Malaysia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 777
Amandemen terakhir (keempat) menyempurnakan aturan peralihan dan menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kapankah amandemen keempat UUD 1945 disahkan?
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
5 Juli 2003

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 778
Sikap bangsa Indonesia yang mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa membedakan SARA serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia merupakan bentuk implementasi Pancasila, khususnya sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 779

Pemerintah Daerah 'Bumi Lestari' sedang menyusun APBD untuk tahun anggaran mendatang, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim ekonomi yang kondusif. Mereka berupaya mengoptimalkan peran APBD sebagai instrumen utama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Berdasarkan pemahaman Anda mengenai fungsi strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan ruang lingkup atau fungsi utama yang dapat dicapai secara langsung melalui kebijakan APBD?

A

Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional serta pembangunan sesuai batas anggaran yang ditetapkan.

B

Mengalokasikan dana untuk pembangunan proyek infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan guna meningkatkan aksesibilitas dan layanan dasar.

C

Memfasilitasi pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui program bantuan sosial, subsidi, dan penyediaan layanan publik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

D

Berperan sebagai alat kontrol untuk mengawasi dan menilai apakah pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah telah sesuai dengan rencana serta mencapai target yang ditetapkan.

E

Mengintervensi pasar keuangan lokal untuk menstabilkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing guna mengendalikan inflasi regional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 780
Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata, wewenang untuk menetapkan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata berada pada...
A
Pemerintah Pusat
B
Pemerintah Provinsi
C
Pemerintah Kabupaten/Kota
D
Dinas Pariwisata Daerah
E
Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar