PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 79. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 781
Gaya hidup boros dan bermewah-mewahan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap hidup hemat dan sederhana merupakan pengamalan dari sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan...
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 782
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna mendalam mengenai persatuan bangsa. Berikut ini merupakan pernyataan yang kurang tepat mengenai esensi semboyan tersebut adalah...
A
Simbol pemersatu yang lahir dari realitas keberagaman bangsa
B
Penegasan bahwa meskipun terdiri dari beragam suku dan budaya, kita tetap satu kesatuan
C
Kesepakatan untuk menjunjung satu tanah air dan satu bahasa persatuan yaitu Indonesia
D
Penggunaan bendera Merah Putih sebagai identitas bangsa di bawah naungan Pancasila
E
Keharusan untuk hanya memegang teguh pedoman kelompok atau daerah masing-masing secara eksklusif dalam keseharian

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 783
Seorang warga negara asing yang ingin mengajukan permohonan pewarganegaraan Indonesia (naturalisasi) harus memenuhi persyaratan berikut, KECUALI...
A
Mempunyai pekerjaan tetap atau berpenghasilan
B
Telah menetap di Indonesia minimal 5 tahun secara terus-menerus
C
Memiliki istri yang berkewarganegaraan Indonesia
D
Mampu berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila serta UUD 1945
E
Melakukan pembayaran uang pewarganegaraan ke kas negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 784
Indonesia menganut konsep 'Pembagian Kekuasaan' (Distribution of Power), bukan pemisahan mutlak. Hal ini memungkinkan adanya mekanisme saling mengawasi (checks and balances). Manakah di antara aktivitas berikut yang BUKAN merupakan contoh penerapan kerjasama antar-lembaga tersebut?
A
Presiden memberi grasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung
B
Presiden mengangkat duta dengan pertimbangan DPR
C
DPR ikut serta membahas dan menyetujui APBN
D
Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang
E
Pengadilan Negeri menyidangkan pengesahan status anak

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 785
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan tegas ini merupakan bunyi dari UUD 1945 hasil amandemen, tepatnya pada...
A
Pasal 1 Ayat (1)
B
Pasal 1 Ayat (2)
C
Pasal 1 Ayat (3)
D
Pasal 2 Ayat (1)
E
Pasal 2 Ayat (2)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 786
Penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian di era digital seringkali dieksploitasi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jika fenomena ini terus berlanjut tanpa penanganan yang efektif, pilar negara manakah yang paling fundamental terancam esensinya karena kemampuannya untuk mengikat keberagaman dalam satu kesatuan?
A
Pancasila
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia
D
Bhinneka Tunggal Ika
E
Ketetapan MPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 787
Sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR tidak serta merta berlaku efektif di masyarakat. Syarat mutlak agar Undang-Undang tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan resmi berlaku adalah...
A
Telah ditandatangani oleh Presiden
B
Telah diundangkan dalam Lembaran Negara
C
Telah disetujui dalam sidang paripurna
D
Telah disosialisasikan oleh menteri terkait
E
Telah ditandatangani oleh Ketua DPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 788
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 789
Penyelenggaraan evaluasi pendidikan berskala nasional (seperti EBTANAS atau Ujian Nasional) memiliki tujuan strategis dalam pembangunan sektor pendidikan, terutama sebagai upaya untuk...
A
Pengendalian mutu pendidikan secara nasional
B
Penghematan anggaran pendidikan daerah
C
Sentralisasi kurikulum sekolah
D
Pengurangan jumlah tenaga pengajar
E
Peningkatan biaya operasional sekolah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 790
Pemilihan Umum perdana yang diselenggarakan oleh negara Indonesia pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih...
A
Presiden dan Wakil Presiden
B
Gubernur dan Walikota
C
Anggota DPR dan Konstituante
D
Anggota DPA dan MPR
E
Perdana Menteri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.