Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 71
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI, tokoh pergerakan nasional yang mengemukakan usulan dasar negara berupa Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Mohammad Yamin
D
Drs. Moh. Hatta
E
Radjiman Wedyodiningrat
NO. 72
Link Soal
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah diberikan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui konsep Otonomi Daerah. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mendefinisikan esensi dari Otonomi Daerah?
A
Kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan sepenuhnya kepada gubernur.
B
Hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
C
Pemusatan kekuasaan administrasi di ibu kota provinsi untuk efisiensi anggaran.
D
Penyerahan wewenang mutlak dari presiden kepada bupati/walikota tanpa pengawasan.
E
Kewajiban daerah untuk menyetorkan seluruh pendapatan asli daerah ke kas negara.
NO. 73
Link Soal
Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945, kecuali...
A
UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang sah di NKRI
B
UUD 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia
C
UUD 1945 secara konsisten menjadi konstitusi tunggal sejak 5 Juli 1945
D
UUD 1945 bukan merupakan satu-satunya dasar hukum di Indonesia
E
UUD 1945 adalah bagian dari hukum dasar yang berlaku
NO. 74
Link Soal
Untuk menjaga kualitas peradilan, pengusulan calon Hakim Agung dilakukan oleh sebuah lembaga mandiri kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Lembaga yang berwenang mengusulkan tersebut adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Kementerian Hukum dan HAM
NO. 75
Link Soal
Pokok pikiran pertama dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa 'Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan'. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari Pancasila sila ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 76
Link Soal
Bentuk negara Indonesia yang terpecah menjadi beberapa negara bagian terjadi pada masa berlakunya...
A
Periode Proklamasi
B
Periode UUDS 1950
C
Periode Konstitusi RIS
D
Periode Orde Lama
E
Periode UUD 1945 Pasca Dekrit
NO. 77
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan pengampunan atau keringanan hukuman (grasi) kepada terpidana. Namun, dalam memberikan grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Kejaksaan Agung
E
Kementerian Hukum dan HAM
NO. 78
Link Soal
Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 79
Link Soal
Instrumen hukum apakah yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterbitkan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden B.J. Habibie?
A
UU No. 11 Tahun 2005
B
Perpu No. 1 Tahun 1999
C
TAP MPR No. XVII/MPR/1998
D
UU No. 39 Tahun 2000
E
UUD 1945 Pasal 28C
NO. 80
Link Soal
Sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah ...
A
Dana yang bersumber dari pendapatan APBD kabupaten/kotayang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
B
Dana yang bersumber dari pendanaan Bank Indonesia dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
C
Dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
D
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
E
Dana yang bersumber dari pendapatan Bank Daerah dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi