Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 71
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan kontroversial yang membatasi kepemilikan aset dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dengan dalih melindungi ekonomi lokal dan sumber daya daerah. Kebijakan ini juga menetapkan standar perpajakan dan retribusi khusus yang berbeda dari ketentuan nasional, serta berencana membentuk 'lembaga pengawas keuangan daerah' yang sepenuhnya independen dari koordinasi dengan lembaga keuangan pusat. Jika dianalisis dari perspektif Pilar Negara, tindakan Pemerintah Daerah 'X' tersebut paling berpotensi mengikis fundamental dari...
A
Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai wujud persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat kesetaraan hak dan kewajiban antarwarga negara di seluruh wilayah Indonesia.
E
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional.
NO. 72
Link Soal
Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu...
A
Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan
B
Fungsi Yudikatif, Fungsi Legislatif, dan Fungsi Eksekutif
C
Fungsi Diplomatik, Fungsi Konsultatif, dan Fungsi Pengawasan
D
Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Judisial
E
Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Yudisial
NO. 73
Link Soal
Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki beberapa variasi pelaksanaannya. Pernyataan di bawah ini yang BUKAN termasuk variasi (penyesuaian) sistem presidensial di Indonesia adalah...
A
Presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR
B
Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR
C
Pengangkatan pejabat negara oleh Presiden memerlukan pertimbangan DPR
D
Kebijakan tertentu Presiden memerlukan persetujuan DPR
E
Parlemen memiliki kekuasaan besar dalam legislasi dan anggaran
NO. 74
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah...
A
Presiden memiliki kekuasaan tak terbatas
B
Segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku
C
Hukum dibuat semata-mata untuk kepentingan penguasa
D
Rakyat tidak memiliki hak untuk mengawasi pemerintah
E
Lembaga eksekutif berada di atas lembaga yudikatif
NO. 75
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara kepada lembaga-lembaga berikut, sesuai kewenangannya, yaitu...
A
Presiden, DPR, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan DPRD
C
DPR, MPR, dan DPRD
D
Presiden, DPR, dan DPD
E
Presiden, DPD, dan DPRD
NO. 76
Link Soal
Pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila menerapkan sistem ekonomi yang...
A
Berbasis liberalisme pasar murni
B
Mengizinkan monopoli dan persaingan bebas tanpa batas
C
Menolak hak kepemilikan individu sepenuhnya
D
Didasarkan pada moralitas Ketuhanan dan Kemanusiaan
E
Menghalalkan penindasan demi pertumbuhan ekonomi
NO. 77
Link Soal
Implikasi dari pencabutan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 adalah...
A
Masyarakat bebas menafsirkan Pancasila semau sendiri
B
Pancasila kehilangan maknanya sebagai ideologi
C
Nilai-nilai dasar Pancasila tetap wajib dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa
D
Pancasila hanya dianggap sebagai sejarah masa lalu
E
Sebagian sila Pancasila tidak lagi berlaku
NO. 78
Link Soal
Segala bentuk pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Pasal 23A UUD 1945. Berbeda dengan itu, Pasal 23B mengatur tentang...
A
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
B
Jenis dan nilai mata uang
C
Fungsi Bank Sentral
D
Pajak dan pungutan lain
E
Pengawasan keuangan negara
NO. 79
Link Soal
Di sebuah kota, muncul kontroversi besar terkait kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan mega proyek pariwisata, mengabaikan keluhan masyarakat adat dan petani lokal yang terdampak langsung. Meskipun proses legislasi kebijakan tersebut telah sesuai prosedur formal, namun partisipasi publik dalam perumusannya sangat minim dan dianggap hanya formalitas. Masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan demi kepentingan investasi. Situasi ini memicu demonstrasi dan gugatan hukum. Bagaimana implikasi peristiwa ini terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan peran lembaga negara menurut UUD 1945 sebagai pilar negara?
A
Menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat hanya berlaku dalam pemilihan umum, sedangkan dalam implementasi kebijakan, kekuasaan ada pada pemerintah dan DPR/DPRD sebagai representasi.
B
Membuktikan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip 'checks and balances' serta penegakan hak asasi warga negara, yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah di mata publik.
C
Mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia belum cukup kuat mengatur partisipasi publik yang substansial, sehingga diperlukan amandemen untuk mempertegas mekanisme aspirasi masyarakat.
D
Menegaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas utama, dan dampaknya terhadap masyarakat tertentu harus diterima sebagai konsekuensi logis dari upaya peningkatan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.
E
Mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kontrol dari pemerintah pusat perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dan keadilan.
NO. 80
Link Soal
Pengiriman Kontingen Garuda (KONGA) sebagai pasukan perdamaian PBB merupakan wujud pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada...
A
Keinginan untuk menjadi pemimpin negara Asia-Afrika
B
Pakta pertahanan militer dengan negara-negara blok Barat
C
Komitmen mendukung keputusan Dewan Keamanan PBB demi ketertiban dunia
D
Solidaritas sesama negara berpenduduk mayoritas Muslim
E
Upaya menandingi kekuatan militer negara tetangga