PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Frasa 'Bhinneka Tunggal Ika' yang menjadi semboyan persatuan bangsa Indonesia dikutip dari sebuah kitab sastra kuno zaman Majapahit, yaitu...
A
Kitab Negarakertagama
B
Kitab Sutasoma
C
Kitab Arjuna Wiwaha
D
Kitab Baratayudha
E
Kitab Smaradahana

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Tindakan memperlakukan sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan mencerminkan pengamalan sila ke...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Menurut pemikiran Prof. Notonagoro, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori nilai yang dimaksud adalah...
A
Nilai Material dan Nilai Vital saja
B
Nilai Vital dan Nilai Kerohanian saja
C
Nilai Material, Nilai Vital, dan Nilai Kerohanian
D
Nilai Material, Nilai Estetika, dan Nilai Moral
E
Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, dan Nilai Keadilan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sesuai dengan ketentuan konstitusi, dalam hal Presiden akan membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, Presiden wajib mendapatkan persetujuan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Menteri Luar Negeri
D
Duta Besar negara mitra
E
Mahkamah Agung (MA)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Bagaimana prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mempengaruhi struktur pemerintahan di tingkat daerah?
A
Pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat undang-undang sendiri yang tidak harus sejalan dengan konstitusi nasional.
C
Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal, namun tetap harus patuh pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Daerah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan arah dan kebijakan nasional.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tingkatan kekuasaan yang setara tanpa adanya hierarki.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Salah satu alasan utama pembentukan DPD adalah untuk...
A
Memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan representasi kepentingan daerah.
B
Menjadi penyeimbang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
C
Menerapkan prinsip pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) antarlembaga.
D
Memastikan partisipasi aktif seluruh provinsi dalam proses pembentukan undang-undang nasional.
E
Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pancasila memiliki fungsi memberikan arah dan tujuan hidup yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Dalam konteks menyatukan cita-cita bersama demi kesejahteraan rakyat, Pancasila berperan sebagai...
A
Dasar Negara
B
Instrumen Bangsa
C
Ideologi Negara
D
Hukum Dasar
E
Lambang Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Manakah di bawah ini yang merupakan salah satu keputusan penting dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945?
A
Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
B
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)
C
Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI)
D
Penetapan 12 Kementerian Kabinet
E
Pengesahan UUD 1945 dan penetapan Presiden serta Wakil Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam konteks Otonomi Daerah, Gubernur memiliki peran ganda sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Wewenang Gubernur untuk melantik pejabat Eselon II di tingkat provinsi didasarkan pada prinsip...
A
Desentralisasi dan Dekonsentrasi
B
Sentralisasi mutlak
C
Tugas Pembantuan (Medebewind)
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam upaya menegakkan supremasi hukum, negara terus memberdayakan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Tujuan utama dari penguatan institusi hukum ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk...
A
Meningkatkan pendapatan negara dari sektor hukum
B
Mewujudkan ketertiban, kepastian, dan rasa aman dalam masyarakat
C
Menunjukkan kekuatan negara di mata internasional
D
Mengontrol kebebasan berpendapat warga negara
E
Melindungi kepentingan pejabat pemerintahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.