Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 71
Link Soal
Dalam praktik hukum, peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Prinsip ini dikenal dengan istilah...
A
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B
Lex Posterior Derogat Legi Priori
C
Lex Specialis Derogat Legi Generali
D
Asas Legalitas
E
Asas Akuntabilitas
NO. 72
Link Soal
Salah satu asas pembangunan nasional menyatakan bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh bangsa secara proporsional sesuai dengan nilai darma bakti yang diberikan. Asas ini adalah...
A
Asas manfaat
B
Asas usaha bersama
C
Asas adil dan merata
D
Asas keseimbangan
E
Asas kekeluargaan
NO. 73
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan secara bertahap untuk menyempurnakan tatanan negara. Pada tahun berapakah perubahan (amandemen) pertama UUD 1945 disahkan oleh MPR?
A
1998
B
1999
C
2000
D
2001
E
2002
NO. 74
Link Soal
Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk mengawasi kinerja daerah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua, yaitu...
A
Ketua BAPPENAS
B
Menteri Sekretaris Negara
C
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
D
Menteri Dalam Negeri
E
Menteri Keuangan
NO. 75
Link Soal
Salah satu penyebab krisis politik yang memicu Reformasi di Indonesia adalah kondisi lembaga perwakilan rakyat (MPR/DPR) saat itu yang dinilai...
A
Terlalu kuat mengawasi pemerintah
B
Sering menjatuhkan mosi tidak percaya
C
Didominasi oleh kalangan dan golongan tertentu saja
D
Memiliki terlalu banyak partai politik
E
Gagal menyusun APBN tepat waktu
NO. 76
Link Soal
Merujuk pada UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, berapakah jumlah total kursi atau anggota DPR yang ditetapkan?
A
550 orang
B
560 orang
C
570 orang
D
580 orang
E
590 orang
NO. 77
Link Soal
Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang selaras dengan prinsip kesatuan negara?
A
Pemerintah pusat sepenuhnya mengendalikan tanpa memberikan otonomi kepada daerah.
B
Pemerintah pusat tidak mempertimbangkan masukan atau aspirasi dari pemerintah daerah.
C
Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional yang strategis, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi yang terbatas untuk mengurus kepentingan lokalnya.
D
Pemerintah daerah diperbolehkan membuat kebijakan berskala nasional tanpa harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah beroperasi secara independen tanpa adanya koordinasi yang efektif.
NO. 78
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UUD 1945, persyaratan kehadiran anggota dalam sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal konstitusi adalah sekurang-kurangnya...
A
Setengah dari seluruh anggota
B
Tiga perlima dari total anggota
C
Dua pertiga dari jumlah anggota
D
Empat perlima dari total anggota
E
Tiga perempat dari jumlah anggota
NO. 79
Link Soal
Implementasi dari sila kedua Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditunjukkan melalui perbuatan...
A
Memperkuat sistem pertahanan dengan senjata nuklir
B
Memajukan ilmu pengetahuan demi meningkatkan kesejahteraan umat manusia
C
Aktif melakukan gotong royong membersihkan selokan lingkungan
D
Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rapat warga
E
Mengutamakan produk dalam negeri untuk meningkatkan ekonomi
NO. 80
Link Soal
Suatu organisasi masyarakat di Indonesia menyuarakan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan alasan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan mengklaim memiliki identitas budaya yang sangat berbeda. Mereka juga menolak penerapan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat lokal mereka. Tindakan organisasi tersebut secara fundamental mengancam pilar negara yang mana dan mengapa?
A
Pancasila, karena menolak keberagaman dan persatuan sebagai nilai dasar bangsa.
B
UUD NRI Tahun 1945, karena menuntut pemisahan diri yang bertentangan dengan kedaulatan negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena secara langsung menghendaki disintegrasi wilayah dan kedaulatan.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena tidak menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa.
E
Pancasila dan NKRI, karena menolak ideologi negara sekaligus mengancam keutuhan wilayah.