Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 71
Link Soal
Pancasila berfungsi sebagai norma dasar (fundamental norm) yang bersifat imperatif. Makna dari sifat imperatif tersebut adalah...
A
Dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
B
Mengikat dan memaksa seluruh warga negara untuk mematuhinya
C
Berisi aturan-aturan teknis pemerintahan
D
Hanya berlaku bagi aparatur sipil negara
E
Bersifat kaku dan tidak bisa ditafsirkan
NO. 72
Link Soal
Sila Persatuan Indonesia jika tidak dikaitkan dengan sila-sila Pancasila lainnya akan membentuk paham yang sempit dan ekstrem, yaitu...
A
Liberalisme
B
Komunisme
C
Sosialisme
D
Theokrasi
E
Chauvinisme
NO. 73
Link Soal
Dalam ilmu hukum, hukum yang berfungsi mengatur prosedur atau tata cara untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel disebut...
A
Hukum Materiel
B
Hukum Formal
C
Hukum Privat
D
Hukum Publik
E
Hukum Positif
NO. 74
Link Soal
Berikut ini adalah pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, KECUALI...
A
Pasal 6A ayat (3)
B
Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B
C
Pasal 25A
D
Pasal 26 ayat (1)
E
Pasal 29 ayat (1)
NO. 75
Link Soal
Konsep yang menyatakan bahwa keberadaan suatu negara merupakan manifestasi dari keinginan Tuhan dan segala sesuatu terjadi atas izin-Nya merujuk pada...
A
Teori Hukum Alam
B
Teori Kenyataan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Kekuasaan
E
Teori Modern
NO. 76
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.
NO. 77
Link Soal
Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dilatarbelakangi oleh kondisi ketatanegaraan yang kritis, yaitu...
A
Terjadinya pemberontakan di berbagai daerah
B
Intervensi asing dalam pemerintahan
C
Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru
D
Presiden ingin membubarkan partai politik
E
Keinginan rakyat untuk kembali ke negara serikat
NO. 78
Link Soal
Anggota DPR memiliki wewenang dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kewenangan atau hak ini dikenal dengan istilah...
A
Hak Petisi
B
Hak Angket
C
Hak Budget
D
Hak Interpelasi
E
Hak Imunitas
NO. 79
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi adalah...
A
Presiden selaku Kepala Negara
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
D
Mahkamah Konstitusi
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 80
Link Soal
Penghapusan lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dilakukan melalui rangkaian perubahan konstitusi. Pada amandemen tahun berapakah keputusan ini ditetapkan?
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003