PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Fenomena sosial seperti eksploitasi anak untuk bekerja, kekerasan terhadap asisten rumah tangga, dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi. Kasus-kasus tersebut secara mendasar merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap...
A
Etika pergaulan masyarakat modern
B
Hak Asasi Manusia (HAM)
C
Hukum adat setempat
D
Prosedur operasional kerja
E
Administrasi kependudukan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Setiap negara wajib memiliki suatu dasar negara yang fundamental. Alasan utama perlunya dasar negara bagi sebuah bangsa adalah...
A
Karena negara merupakan organisasi massa yang sangat besar
B
Sebagai tatanan bagi masyarakat yang heterogen
C
Sebagai landasan untuk mencapai tujuan menyejahterakan rakyat di segala aspek kehidupan
D
Sebagai instrumen pembuat peraturan publik
E
Sebagai bentuk formalitas pengambilan keputusan bersama

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di antara opsi berikut, manakah yang merupakan hasil keputusan dari Sidang II PPKI?
A
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
B
Mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara
C
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
D
Menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden
E
Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Keputusan hakim terdahulu yang digunakan sebagai landasan oleh hakim lain dalam memutus perkara serupa disebut...
A
Statue
B
Custom
C
Jurisprudensi
D
Treaty
E
Doktrin

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Penerapan paham konstitusionalisme di Indonesia tercermin dari peran pemerintah dalam urusan keagamaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam implementasinya, ketentuan ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk ....
A
Bebas mengatur ajaran agama lain yang berbeda
B
Menciptakan agama baru sesuai dengan kehendak sendiri
C
Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
D
Mendiskriminasi agama lain yang dianggap bertentangan dengan kepercayaannya
E
Mendirikan tempat ibadah di mana saja tanpa memerlukan izin

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa 'negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat)'. Oleh karena itu, negara harus ...
A
Berdasarkan pemerintah
B
Berdasarkan hukum
C
Mengacu pda kebutuhan
D
Merujuk pada kepentingan
E
Menuruti keinginan penguasa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Warisan budaya berupa ungkapan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari sejarah masa lampau, tepatnya dari masa...
A
Kerajaan Majapahit
B
Kerajaan Sriwijaya
C
Kerajaan Mataram
D
Kerajaan Cirebon
E
Kerajaan Bali

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden Republik Indonesia wajib mempertimbangkan nasihat atau pertimbangan dari lembaga negara mana?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Mahkamah Agung (MA)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Amandemen UUD 1945 mempertegas identitas nasional. Pasal manakah yang secara spesifik mengatur bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Pasal 35
B
Pasal 36
C
Pasal 36A
D
Pasal 36B
E
Pasal 36C

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini tertuang dalam UUD 1945 hasil amandemen pada pasal...
A
Pasal 1 Ayat 1
B
Pasal 1 Ayat 2
C
Pasal 1 Ayat 3
D
Pasal 2 Ayat 1
E
Pasal 3 Ayat 1

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.