Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 71
Link Soal
Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kewenangan daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan atau dana di wilayahnya sendiri adalah...
A
Desentralisasi ekonomi
B
Desentralisasi fiskal
C
Otonomi daerah
D
Desentralisasi administrasi
E
Desentralisasi politik
NO. 72
Link Soal
Sistematika UUD NRI 1945 setelah amandemen dijelaskan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan mengenai perubahan sistematika ini dapat ditemukan dalam...
A
Pasal 34 UUD 1945
B
Pasal 2 Aturan Tambahan
C
Pasal II Aturan Tambahan
D
Pasal II Aturan Peralihan
E
Pasal III Aturan Tambahan
NO. 73
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat ketetapan yang mengharuskan adanya referendum (meminta pendapat rakyat) jika MPR berkehendak mengubah UUD 1945. Ketetapan tersebut adalah...
A
Tap MPR No. I/MPR/1983
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. IV/MPR/1983
D
Tap MPR No. XX/MPRS/1966
E
Tap MPR No. III/MPR/2000
NO. 74
Link Soal
Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdapat berbagai usulan rumusan dasar negara. Dokumen atau peristiwa di bawah ini memuat rumusan Pancasila, KECUALI...
A
Pidato Moh. Hatta tanggal 29 Mei 1945
B
Usulan Moh. Yamin secara tertulis pada 29 Mei 1945
C
Mukadimah Konstitusi RIS 1949
D
Mukadimah UUDS 1950
E
Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945
NO. 75
Link Soal
Dinas X sebagai instansi pemerintahan daerah baru saja meluncurkan platform layanan publik digital "E-Pelayanan" yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Platform ini sangat efisien, mengurangi birokrasi, dan telah berhasil menekan praktik pungutan liar. Namun, setelah beberapa bulan beroperasi, muncul keluhan signifikan dari kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan akses internet atau literasi digital. Mereka kesulitan mengakses dan memanfaatkan layanan ini, merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara terabaikan. Kepala Dinas X dihadapkan pada dilema antara mempertahankan efisiensi tinggi berbasis teknologi atau mengadaptasi sistem agar lebih inklusif, namun berpotensi memperlambat proses dan menambah biaya operasional.
Melihat situasi tersebut, tindakan Kepala Dinas X yang paling mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab di era digital, adalah...
A
Mempertahankan E-Pelayanan apa adanya dengan alasan efisiensi dan kemudian mengedukasi masyarakat secara masif agar melek digital di masa mendatang.
B
Menghentikan total E-Pelayanan dan kembali ke sistem manual untuk memastikan semua lapisan masyarakat terlayani secara adil.
C
Mengembangkan modul tambahan atau menyediakan loket bantuan khusus (offline) di kantor dinas dan balai desa untuk memfasilitasi kelompok rentan dalam mengakses E-Pelayanan, sambil terus berupaya meningkatkan literasi digital.
D
Melakukan survei ulang untuk mengidentifikasi persentase kelompok yang tidak terlayani dan menunda perbaikan sampai data lengkap terkumpul.
E
Mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur internet yang merata di seluruh daerah agar semua warga dapat mengakses layanan digital.
NO. 76
Link Soal
Kebijakan pembangunan nasional pada hakikatnya harus bermuara pada 'Kemakmuran Masyarakat'. Hal ini merupakan implementasi langsung dari tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu...
A
Melindungi segenap bangsa Indonesia
B
Mencerdaskan kehidupan bangsa
C
Memajukan kesejahteraan umum
D
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
E
Mewujudkan kedaulatan rakyat
NO. 77
Link Soal
Pancasila berfungsi sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam hidup. Hal ini merupakan fungsi Pancasila dalam aspek...
A
Aksiologis
B
Ontologis
C
Teleologis
D
Epistemologis
E
Empiris
NO. 78
Link Soal
Sebuah organisasi masyarakat lokal di suatu daerah mengusulkan peraturan adat yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi pendatang, meskipun mereka telah menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili sah di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Organisasi tersebut berargumen bahwa peraturan adat ini adalah bagian dari upaya melestarikan budaya dan menjaga kedaulatan komunitas asli. Jika dilihat dari perspektif Pilar Negara, bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi usulan peraturan tersebut?
A
Mengakomodasi usulan tersebut demi menghormati kearifan lokal dan otonomi daerah, selama tidak ada protes keras dari masyarakat.
B
Menolak usulan tersebut secara tegas karena secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, serta prinsip kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.
C
Memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat lokal dan para pendatang untuk mencari jalan tengah yang disepakati bersama, tanpa intervensi langsung pemerintah daerah dalam penentuan substansi.
D
Mengkaji ulang relevansi hak kepemilikan tanah untuk pendatang di daerah tersebut, mempertimbangkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas wilayah semata.
E
Mengajukan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait batas-batas kearifan lokal dan hukum nasional.
NO. 79
Link Soal
Lembaga yang secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah...
A
BPUPKI
B
Panitia Sembilan
C
PPKI
D
KNIP
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 80
Link Soal
Prinsip Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dalam pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara periodik setiap...
A
2 tahun sekali
B
3 tahun sekali
C
4 tahun sekali
D
5 tahun sekali
E
6 tahun sekali