Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 80. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 791
Link Soal
Ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 28E ayat (1)
B
Pasal 28E ayat (2)
C
Pasal 28E ayat (3)
D
Pasal 28A
E
Pasal 27 ayat (2)
NO. 792
Link Soal
Salah satu asas pembangunan nasional menyatakan bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh bangsa secara proporsional sesuai dengan nilai darma bakti yang diberikan. Asas ini adalah...
A
Asas manfaat
B
Asas usaha bersama
C
Asas adil dan merata
D
Asas keseimbangan
E
Asas kekeluargaan
NO. 793
Link Soal
Berikut adalah nama-nama wilayah administratif. Manakah di antara pilihan berikut yang BUKAN merupakan bagian dari negara bagian Amerika Serikat?
A
Wyoming
B
Colorado
C
Idaho
D
Roskilde
E
Delaware
NO. 794
Link Soal
Semboyan 'sama rata sama rasa' sering dikaitkan dengan ideologi yang menginginkan segala sumber daya diatur secara kolektif untuk kepentingan bersama. Ideologi tersebut dikenal sebagai...
A
Kapitalisme
B
Anarkisme
C
Sosialisme
D
Liberalisme
E
Fasisme
NO. 795
Link Soal
Sebuah organisasi masyarakat lokal di suatu daerah mengusulkan peraturan adat yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi pendatang, meskipun mereka telah menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili sah di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Organisasi tersebut berargumen bahwa peraturan adat ini adalah bagian dari upaya melestarikan budaya dan menjaga kedaulatan komunitas asli. Jika dilihat dari perspektif Pilar Negara, bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi usulan peraturan tersebut?
A
Mengakomodasi usulan tersebut demi menghormati kearifan lokal dan otonomi daerah, selama tidak ada protes keras dari masyarakat.
B
Menolak usulan tersebut secara tegas karena secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, serta prinsip kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.
C
Memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat lokal dan para pendatang untuk mencari jalan tengah yang disepakati bersama, tanpa intervensi langsung pemerintah daerah dalam penentuan substansi.
D
Mengkaji ulang relevansi hak kepemilikan tanah untuk pendatang di daerah tersebut, mempertimbangkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas wilayah semata.
E
Mengajukan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait batas-batas kearifan lokal dan hukum nasional.
NO. 796
Link Soal
Agenda Reformasi 1998 memuat berbagai tuntutan perbaikan tata negara. Manakah di antara berikut ini yang BUKAN termasuk tuntutan Reformasi?
A
Penghapusan dwifungsi ABRI
B
Amandemen UUD 1945
C
Penerapan desentralisasi yang terpusat
D
Penegakan supremasi hukum
E
Pemberantasan KKN
NO. 797
Link Soal
Wewenang Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, serta mengadakan perjanjian dengan negara lain memerlukan persetujuan DPR. Ketentuan pada Pasal 11 ini merupakan hasil amandemen tahun...
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003
NO. 798
Link Soal
Salah satu ciri utama dari sebuah Undang-Undang Dasar (Konstitusi) adalah adanya aturan mengenai...
A
Sistem penggajian pegawai negeri secara mendalam
B
Tata cara pelaksanaan pemilu tingkat desa
C
Prosedur untuk melakukan amandemen serta pembatasan perubahan hal-hal tertentu dalam konstitusi
D
Daftar inventaris kekayaan negara secara rinci
E
Aturan teknis mengenai penggunaan media sosial bagi pejabat
NO. 799
Link Soal
Asas pemerintahan dimana terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah disebut...
A
Dekonsentrasi
B
Devolusi
C
Sentralisasi
D
Desentralisasi
E
Perbantuan
NO. 800
Link Soal
Pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terjadi perubahan signifikan pada naskah Piagam Jakarta yang kemudian disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ini, yang muncul dari konsensus nasional, dianggap krusial dalam membentuk identitas bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Apabila seorang ahli konstitusi menganalisis perubahan tersebut dari perspektif jaminan hak-hak fundamental dan kohesi sosial dalam masyarakat majemuk, perbedaan mendasar yang paling merefleksikan prinsip inklusivitas dan semangat kebangsaan adalah pada poin yang mengatur tentang...
A
Struktur kekuasaan eksekutif dan legislatif negara.
B
Hak asasi manusia dan kewajiban warga negara secara umum.
C
Dasar negara terkait prinsip ketuhanan dan keagamaan.
D
Konsep kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan demokratis.
E
Visi mengenai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.