Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 80. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 791
Link Soal
Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengatur bahwa warga negara Indonesia tidak hanya bangsa asli, tetapi juga bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. Bagaimana nilai persatuan tergambar dalam perumusan ketentuan tersebut?
A
Bangsa yang diakomodasi sebagai warga terbatas pada mereka yang ikut berjuang pada periode kemerdekaan.
B
Para perumus UUD 1945 secara cermat mempertimbangkan untuk menyertakan seluruh elemen yang berkontribusi pada perjuangan bangsa.
C
Ketentuan mengenai warga negara dibebaskan dalam tataran hukum internasional.
D
Prosedur penetapan persyaratan menjadi warga negara ditentukan melalui Undang-Undang.
E
Persatuan antarorang Indonesia asli bersifat fundamental pada perumusan tersebut.
NO. 792
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini mengubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan memberikan kekuasaan...
A
Eksekutif penuh mendampingi Presiden
B
Yudikatif sebagai mahkamah tertinggi
C
Militer untuk membentuk tentara keamanan rakyat
D
Legislatif karena DPR dan MPR belum terbentuk
E
Konstituante untuk menyusun UUD baru
NO. 793
Link Soal
Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi dipaparkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada bagian...
A
Alinea Pertama
B
Alinea Ketiga
C
Alinea Keempat
D
Alinea Kedua
E
Alinea Kelima
NO. 794
Link Soal
Penyeragaman tata cara pengucapan dan rumusan Pancasila dalam upacara-upacara resmi kenegaraan diatur secara hukum melalui...
A
UUD 1945
B
TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
C
Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016
D
Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968
E
Undang-Undang No. 5 Tahun 1985
NO. 795
Link Soal
Semua peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada norma-norma yang termuat dalam UUD NRI 1945. Apabila suatu undang-undang dianggap bertentangan, maka dapat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menegaskan bahwa kedudukan UUD NRI 1945 dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai ....
A
Konstitusi tertulis yang paling tinggi
B
Sumber hukum utama dan tertinggi
C
Landasan dasar untuk penyusunan UUD itu sendiri
D
Norma fundamental yang paling tinggi
E
Pokok dari segala sumber hukum yang ada
NO. 796
Link Soal
Pemilihan Umum pertama tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Tugas utama dari Dewan Konstituante adalah...
A
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
B
Menyusun Undang-Undang Dasar baru yang tetap
C
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
D
Mengawasi jalannya pemerintahan kabinet
E
Membentuk kabinet parlementer
NO. 797
Link Soal
Pasal 28A-28J UUD 1945 hakikatnya merupakan penjabaran dari Pancasila sila ...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 798
Link Soal
Sila keempat Pancasila berbunyi 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.' Bagaimana prinsip ini dapat diaplikasikan dalam proses pengambilan keputusan di lembaga parlemen?
A
Keputusan parlemen hanya diambil oleh pimpinan tanpa melibatkan masukan dari anggota parlemen lainnya.
B
Seluruh anggota parlemen berpartisipasi aktif dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan mufakat sebelum keputusan diambil.
C
Hanya partai politik yang memiliki kursi mayoritas di parlemen yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
D
Keputusan diambil melalui mekanisme voting langsung oleh seluruh anggota tanpa didahului proses musyawarah.
E
Keputusan parlemen ditetapkan sepenuhnya berdasarkan arahan atau instruksi dari lembaga eksekutif.
NO. 799
Link Soal
Menurut Pasal 10 UUD 1945, salah satu kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara adalah...
A
Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
B
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (Pasal 12)
C
Memberikan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14)
D
Memberikan gelar dan tanda kehormatan (Pasal 15)
E
Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13)
NO. 800
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kepada siapakah hasil pemeriksaan BPK diserahkan?
A
Presiden dan Wakil Presiden
B
KPK dan Kejaksaan
C
DPR, DPD, dan DPRD
D
Menteri Keuangan
E
Mahkamah Agung