Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 80. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 791
Link Soal
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti 'berbeda-beda tetapi tetap satu', sejalan dengan ajaran toleransi dan persatuan dalam Pancasila. Bagaimana prinsip ini seharusnya diterapkan dalam kebijakan sektor pendidikan?
A
Menyeragamkan seluruh kurikulum nasional tanpa menyertakan muatan lokal sedikit pun.
B
Meningkatkan kesadaran akan keberagaman melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan nasional.
C
Menghapus mata pelajaran sejarah daerah agar fokus pembelajaran hanya pada sejarah nasional.
D
Membatasi pendidikan seni budaya hanya pada budaya yang dianut oleh kelompok mayoritas.
E
Menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar utama di semua jenjang sekolah.
NO. 792
Link Soal
Rumusan Pancasila yang sah dan resmi, yang menjadi dasar negara Indonesia, terdapat dalam...
A
Piagam Jakarta
B
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
C
Batang Tubuh UUD 1945
D
Maklumat Pemerintah
E
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
NO. 793
Link Soal
Dalam manajemen kepegawaian negara, penetapan jumlah dan jenis formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk instansi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak dilakukan sembarangan. Pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan final untuk menetapkan formasi tersebut setiap tahun anggaran adalah...
A
Menteri Dalam Negeri
B
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
C
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB)
D
Menteri Sekretaris Negara
E
Gubernur/Bupati terkait
NO. 794
Link Soal
Rancangan Undang-Undang APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR. Lembaga negara manakah yang berhak memberikan pertimbangan dalam proses pembahasan tersebut?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Mahkamah Konstitusi (MK)
NO. 795
Link Soal
Beberapa daerah otonom di Indonesia menghadapi masalah serius, seperti praktik korupsi di tingkat lokal, ketidakmampuan mengelola sumber daya, atau bahkan munculnya kebijakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, desakan untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat seringkali muncul, dengan argumen bahwa hal itu dapat memastikan pembangunan yang lebih merata dan terkoordinasi. Bagaimana NKRI mempertahankan keseimbangan antara pemberian otonomi daerah yang luas dan kebutuhan akan persatuan serta efektivitas pemerintahan secara nasional?
A
Pemerintah pusat harus mencabut otonomi daerah yang gagal dan mengembalikan kewenangan penuh kepada pusat untuk mencegah disintegrasi dan inefisiensi.
B
Otonomi daerah harus diberikan sepenuhnya tanpa intervensi pusat, karena setiap daerah memiliki karakteristik unik dan harus mampu mengelola dirinya sendiri.
C
Memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat, sambil mendorong kapasitas tata kelola daerah yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kebijakan daerah tidak bertentangan dengan konstitusi dan semangat NKRI.
D
Meningkatkan alokasi dana transfer dari pusat ke daerah tanpa syarat, agar daerah memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan prioritas pembangunannya.
E
Membagi NKRI menjadi negara bagian federal, agar setiap daerah memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur urusannya tanpa campur tangan pusat yang berlebihan.
NO. 796
Link Soal
Salah satu agenda arah kebijakan pembangunan hukum adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Guna mendukung terwujudnya hal tersebut secara teknis dan operasional, langkah konkret yang diperlukan adalah...
A
Membuat sebanyak mungkin peraturan daerah baru
B
Perbaikan dan penyempurnaan sarana serta prasarana peradilan yang memadai
C
Menambah jumlah personil polisi di setiap desa
D
Melakukan studi banding hukum ke negara-negara liberal
E
Menyerahkan urusan hukum sepenuhnya kepada hukum adat
NO. 797
Link Soal
Secara etimologi, kata 'filsafat' yang berasal dari bahasa Yunani (philos dan sophia) secara harfiah berarti...
A
Pengabdian pada hukum
B
Cinta akan kebijaksanaan
C
Pencarian kebenaran mutlak
D
Kecerdasan berpikir kritis
E
Pengetahuan tentang alam
NO. 798
Link Soal
Setelah melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara, BPK berkewajiban menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya kepada lembaga perwakilan rakyat sesuai tingkat kewenangannya. Lembaga-lembaga tersebut adalah...
A
MPR, DPR, dan DPD
B
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Keuangan, DPR, dan DPRD
D
DPR, DPD, dan DPRD
E
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan
NO. 799
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu sebagai...
A
Piagam HAM Indonesia
B
Sumber HAM Indonesia
C
Pedoman pelaksanaan jaminan HAM Indonesia
D
Penjelasan pelaksanaan HAM Indonesia
E
Rumusan pelaksanaan HAM
NO. 800
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang tentang Partai Politik (misalnya UU No. 31 Tahun 2002 yang menjadi rujukan historis soal ini), instansi manakah yang berwenang menerima pendaftaran partai politik untuk mendapatkan status sebagai badan hukum atau peserta pemilu?
A
Mahkamah Konstitusi
B
Kementerian Dalam Negeri
C
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
D
Kejaksaan Agung
E
Sekretariat Negara