Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 81. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 801
Link Soal
Cabang ilmu hukum yang mengatur tata cara lembaga-lembaga negara dalam mengoperasikan tugas, hak, serta kewajibannya disebut sebagai...
A
Hukum Tata Negara
B
Hukum Pidana Internasional
C
Hukum Administrasi Negara
D
Hukum Perdata
E
Hukum Tata Pemerintahan
NO. 802
Link Soal
Sebagai norma dasar negara, Pancasila memiliki sifat mengikat dan memaksa bagi seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Sifat hukum ini dikenal dengan istilah...
A
Fleksibel
B
Normatif
C
Rigid
D
Imperatif
E
Semantik
NO. 803
Link Soal
Metode pembentukan wilayah negara yang terjadi karena adanya penyerahan suatu daerah dari satu negara kepada negara lain berdasarkan kesepakatan tertentu disebut...
A
Anexatie
B
Accessie
C
Cessie
D
Separatie
E
Occupatie
NO. 804
Link Soal
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat mekanisme penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Asas ini dikenal dengan istilah...
A
Desentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Sentralisasi
D
Tugas Pembantuan
E
Otonomi Khusus
NO. 805
Link Soal
Secara sosio-historis, kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa terutama dilatarbelakangi oleh faktor...
A
Isolasi geografis karena bentuk negara kepulauan
B
Keterbukaan terhadap budaya luar dan migrasi penduduk
C
Perbedaan struktur geologi dan iklim
D
Sejarah kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara
E
Perbedaan agama dan kepercayaan
NO. 806
Link Soal
Dalam penyusunan kebijakan publik, bagaimanakah prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebaiknya diimplementasikan untuk mengakomodasi kemajemukan di Indonesia?
A
Menerapkan satu jenis kebijakan yang seragam untuk semua daerah.
B
Memprioritaskan kebijakan yang berbasis pada budaya mayoritas saja.
C
Mempertimbangkan aspek keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam setiap kebijakan.
D
Menghilangkan tradisi lokal demi standarisasi nasional.
E
Melarang penggunaan bahasa daerah dalam forum publik resmi.
NO. 807
Link Soal
Berdasarkan amanat UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk memprioritaskan alokasi dana pendidikan dalam APBN maupun APBD. Persentase minimal alokasi tersebut adalah sebesar...
A
15%
B
20%
C
25%
D
30%
E
10%
NO. 808
Link Soal
Maklumat Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945 memberikan kewenangan baru kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yaitu...
A
Kewenangan yudikatif untuk mengadili penjahat perang
B
Kewenangan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari
C
Kewenangan legislatif untuk membuat undang-undang bersama Presiden
D
Kewenangan militer untuk mengomandoi angkatan perang
E
Kewenangan diplomatik untuk mewakili negara di PBB
NO. 809
Link Soal
Dalam ilmu kenegaraan, teori yang meyakini bahwa kekuasaan negara dan penguasa berasal langsung dari kehendak Tuhan disebut sebagai...
A
Teori Teokrasi
B
Teori Kekuasaan
C
Teori Perjanjian
D
Teori Kedaulatan
E
Teori Politik
NO. 810
Link Soal
Pemerintah Daerah "Makmur Jaya" mengusulkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mengalokasikan 70% kuota lowongan kerja bagi penduduk asli daerah tersebut. Kebijakan ini didasari oleh semangat otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi membatasi hak warga negara lain untuk mencari pekerjaan dan berpotensi menciptakan diskriminasi, yang dapat mengancam prinsip persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) yang mengemban amanah menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pilar Negara, tindakan yang paling komprehensif dan tepat dalam menyikapi kebijakan ini adalah...
A
Mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai manifestasi hak otonomi daerah yang sah dan konstitusional demi kesejahteraan masyarakat lokal.
B
Mengusulkan agar pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan hak warga negara dan menjaga keutuhan NKRI, seraya mencari formulasi yang adil dan tidak diskriminatif dalam pemberdayaan penduduk lokal.
C
Menolak kebijakan tersebut secara mutlak karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan.
D
Membiarkan kebijakan tersebut berjalan untuk melihat implementasinya terlebih dahulu, dengan harapan bahwa dampak negatifnya tidak terlalu signifikan terhadap persatuan bangsa.
E
Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya kebijakan pro-lokal untuk pembangunan daerah, tanpa menyinggung potensi konflik dengan Pilar Negara.