PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 81. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 801
Dalam konteks Otonomi Daerah, Gubernur memiliki peran ganda sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Wewenang Gubernur untuk melantik pejabat Eselon II di tingkat provinsi didasarkan pada prinsip...
A
Desentralisasi dan Dekonsentrasi
B
Sentralisasi mutlak
C
Tugas Pembantuan (Medebewind)
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 802
BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan dalam merumuskan Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam tinjauan asal-usul Pancasila, peran BPUPKI ini disebut sebagai...
A
Causa Normatif
B
Causa Materialis
C
Causa Formatif
D
Causa Efisien
E
Causa Formalis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 803
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antara jenis peraturan berikut, manakah yang memiliki kedudukan paling rendah?
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
C
Peraturan Presiden (Perpres)
D
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
E
Undang-Undang Dasar 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 804
Fungsi Pancasila sebagai sistem nilai yang memberikan arah dan cita-cita yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disebut sebagai...
A
Dasar Negara
B
Falsafah Negara
C
Ideologi Nasional
D
Ideologi Terbuka
E
Pandangan Hidup

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 805
Kapan tepatnya amandemen kedua UUD 1945 disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat?
A
18 Agustus 2000
B
19 Oktober 1999
C
10 Agustus 2002
D
9 November 2001
E
18 Agustus 1999

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 806
Dalam tinjauan asal mula Pancasila, yang dimaksud dengan 'Causa Efisien' adalah...
A
Nilai-nilai adat dan budaya yang menjadi materi Pancasila
B
Proses perumusan dalam sidang BPUPKI
C
Asal mula yang menjadikan Pancasila sah sebagai dasar negara
D
Pembahasan oleh para pendiri negara
E
Hak dan kewajiban warga negara yang sama

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 807
Pasal 36A UUD 1945 menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal ini merupakan hasil dari proses perubahan (amandemen) UUD 1945 yang keberapa?
A
Kesatu
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 808
Istilah bahasa Jepang 'Dokuritsu Junbi Inkai' merupakan sebutan untuk lembaga...
A
BPUPKI
B
Panitia Sembilan
C
PPKI
D
KNIP
E
PETA

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 809
Dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia, proses pemilihan umum untuk mengisi kursi legislatif di tingkat pusat (DPR) dan daerah (DPRD) memiliki mekanisme yang spesifik terkait entitas yang berhak mengajukan calon. Jika suatu entitas digambarkan sebagai pilar utama yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi politik kolektif, menyeleksi kader, serta memiliki legitimasi konstitusional untuk mendaftarkan kandidat dalam kontestasi legislatif, sehingga partisipasi publik dapat terwadahi secara terstruktur, maka entitas yang dimaksud adalah...
A
Badan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat independen dan adil.
B
Entitas yang mewadahi aspirasi politik kolektif dan memiliki mekanisme seleksi internal kader untuk diusulkan.
C
Organisasi kemasyarakatan yang fokus pada isu-isu sosial dan lingkungan hidup.
D
Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat usia minimal dan tidak sedang dicabut hak politiknya.
E
Kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembuatan kebijakan publik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 810
UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal ...
A
17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
B
27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
C
18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
D
5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966
E
5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.