Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 81. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 801
Link Soal
Berikut ini adalah karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara persatuan, KECUALI...
A
Mengakui keberadaan warga negara karena status kewarganegaraannya
B
Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum
C
Negara persatuan merupakan cita-cita negara yang bersifat totalitarian
D
Menjamin hak asasi dan kewajiban dasar warga negara dalam UUD
E
Memungkinkan tumbuh kembangnya keragaman budaya daerah dalam wadah nasional
NO. 802
Link Soal
Pancasila memiliki asal-mula tujuan atau yang sering disebut sebagai 'Causa Finalis'. Pihak yang berperan sebagai penentu tujuan ini sebelum Pancasila disahkan sebagai dasar negara adalah...
A
Piagam Jakarta
B
Bangsa Indonesia
C
Warga Negara Indonesia
D
BPUPKI
E
PPKI
NO. 803
Link Soal
Kedudukan menteri-menteri negara sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan diatur dalam batang tubuh UUD 1945 pada...
A
Pasal 18
B
Pasal 19
C
Pasal 17
D
Pasal 16
E
Pasal 12
NO. 804
Link Soal
Perbedaan fundamental antara bentuk negara Kesatuan (Unitaris) dan negara Serikat (Federal) terutama terletak pada aspek...
A
Sistem pemerintahan yang dijalankan
B
Mekanisme pemilihan kepala negara
C
Jumlah partai politik yang berpartisipasi
D
Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi
E
Pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif
NO. 805
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan, Wakil Presiden memiliki tugas membantu Presiden, salah satunya adalah melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan Inspektur Jenderal departemen. Mengapa fungsi pengawasan ini secara spesifik diamanatkan kepada Wakil Presiden dalam konteks manajemen pemerintahan?
A
Agar Presiden dapat fokus sepenuhnya pada hubungan internasional dan politik luar negeri.
B
Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan lintas sektoral.
C
Karena Inspektur Jenderal tidak memiliki wewenang untuk melaporkan langsung kepada Presiden.
D
Sebagai bentuk pembagian kekuasaan legislatif yang melekat pada jabatan Wakil Presiden.
E
Untuk mengurangi beban administrasi kementerian yang terlalu besar.
NO. 806
Link Soal
Konsep 'Rechtsstaat' atau negara berdasarkan hukum ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia. Pernyataan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum' terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat...
A
Ayat 1
B
Ayat 2
C
Ayat 3
D
Ayat 4
E
Ayat 5
NO. 807
Link Soal
Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28A hingga 28J. Namun, pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah mutlak tanpa batas. Pembatasan HAM ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk...
A
Menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil (moral, keamanan, ketertiban).
B
Memudahkan pemerintah mengontrol rakyat.
C
Menjaga kekuasaan presiden agar tetap langgeng.
D
Mengikuti standar negara-negara liberal barat.
E
Mencegah rakyat menjadi terlalu kritis.
NO. 808
Link Soal
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1982 mengenai Referendum akhirnya dicabut dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998. Alasan mendasar pencabutan ketetapan tersebut adalah...
A
Dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 37 UUD 1945
B
Memberikan kekuasaan yang terlalu absolut kepada lembaga eksekutif
C
Mekanisme referendum dianggap terlalu mahal dan tidak efektif
D
Menghambat proses demokratisasi di era Reformasi
E
Tidak lagi relevan dengan kondisi politik internasional
NO. 809
Link Soal
Konstitusi merupakan hukum dasar yang penting bagi suatu negara. Secara umum, setiap konstitusi minimal mengatur tentang hal-hal berikut, yakni...
A
Pembagian kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia
B
Dasar negara saja
C
Sistem pertahanan militer secara detail
D
Tata cara upacara kenegaraan
E
Hukum pidana dan hukum perdata
NO. 810
Link Soal
Kurun waktu berlakunya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966 disebut periode ...
A
RIS
B
Orde Lama
C
Orde Baru
D
Reformasi
E
Demokrasi Liberal