Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 81. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 801
Link Soal
Pasca amandemen UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang yang lebih kuat. Salah satu wewenang tersebut dalam kaitannya dengan anggaran adalah...
A
Menetapkan APBN secara mandiri tanpa campur tangan Presiden
B
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
Mengajukan rancangan APBN kepada MPR untuk disahkan
D
Memutuskan penggunaan anggaran tanpa perlu persetujuan Presiden
E
Menolak rancangan APBN dan menggunakan APBN tahun sebelumnya secara otomatis tanpa pembahasan
NO. 802
Link Soal
Berikut ini adalah jumlah bulu pada lambang Garuda Pancasila yang merepresentasikan tanggal kemerdekaan RI, KECUALI...
A
Bulu sayap berjumlah 17 helai
B
Bulu di bawah perisai berjumlah 17 helai
C
Bulu leher berjumlah 45 helai
D
Bulu ekor berjumlah 8 helai
E
Bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai
NO. 803
Link Soal
Sebagai pedoman serta pegangan dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Pancasila menjalankan perannya sebagai...
A
Dasar Negara
B
Falsafah Bangsa
C
Sumber Hukum
D
Ideologi Negara
E
Landasan Konstitusi
NO. 804
Link Soal
Seorang anak dilahirkan di negara 'A' yang menganut asas Ius Soli (tempat kelahiran), sedangkan orang tuanya adalah warga negara 'B' yang menganut asas Ius Sanguinis (keturunan). Berdasarkan hukum internasional, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut?
A
Apatride (Tidak memiliki kewarganegaraan)
B
Bipatride (Berkewarganegaraan ganda)
C
Multipatride (Lebih dari dua kewarganegaraan)
D
Warga Negara A saja
E
Warga Negara B saja
NO. 805
Link Soal
Berdasarkan Pasal 23 E ayat 2 UUD 1945, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan pemeriksaan keuangan negara, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib diserahkan kepada...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Keuangan
B
MPR, DPR, dan DPD
C
DPR, DPD, dan DPRD
D
DPR, Presiden, dan MK
E
Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri
NO. 806
Link Soal
Konstitusi Indonesia mengamanatkan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan aturan peralihan, kapan batas waktu paling lambat lembaga ini harus sudah terbentuk?
A
17 Agustus 2001
B
17 Agustus 2000
C
17 Agustus 2004
D
17 Agustus 2003
E
17 Agustus 2002
NO. 807
Link Soal
Menurut pemikiran Prof. Notonagoro, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori nilai yang dimaksud adalah...
A
Nilai Material dan Nilai Vital saja
B
Nilai Vital dan Nilai Kerohanian saja
C
Nilai Material, Nilai Vital, dan Nilai Kerohanian
D
Nilai Material, Nilai Estetika, dan Nilai Moral
E
Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, dan Nilai Keadilan
NO. 808
Link Soal
Kurun waktu berlakunya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966 disebut periode ...
A
RIS
B
Orde Lama
C
Orde Baru
D
Reformasi
E
Demokrasi Liberal
NO. 809
Link Soal
Prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang merupakan bagian dari Pancasila, bagaimana seharusnya tercermin dan diterapkan dalam kebijakan pemerintah mengenai perlindungan hak asasi manusia?
A
Memberlakukan peraturan atau hukum yang berbeda berdasarkan kelompok masyarakat tertentu.
B
Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin bahwa perlindungan hak asasi manusia diberikan secara adil dan merata kepada setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Memperbolehkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
D
Memberikan hak-hak istimewa atau perlakuan khusus hanya kepada kelompok masyarakat dengan status ekonomi atas.
E
Mengabaikan atau meniadakan hak-hak kelompok minoritas demi menjaga ketertiban umum.
NO. 810
Link Soal
Salah satu prinsip Demokrasi Pancasila adalah 'Berkedaulatan Rakyat'. Apa konsekuensi logis dari prinsip ini bagi penyelenggara negara?
A
Rakyat bebas berbuat apa saja tanpa aturan.
B
Pemerintah harus selalu menuruti keinginan demonstran.
C
Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan golongan/pribadi.
D
Negara tidak boleh memiliki pemimpin yang kuat.
E
Setiap keputusan harus melalui referendum nasional.