PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 81. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 801
Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 diatur dalam Bab...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 802
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi. Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 803
Nilai-nilai luhur Pancasila sejatinya telah mendarah daging dalam kebudayaan serta religi bangsa Indonesia jauh sebelum disahkan. Salah satu rangkuman asas tersebut tercermin dalam konsep...
A
Mo Limo
B
Kitab Sutasoma
C
Ajaran Tripitaka
D
Budaya Gotong Royong
E
Peraturan Perundang-undangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 804
Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki agenda untuk mengubah pasal-pasal konstitusi harus memenuhi kuorum kehadiran anggota sebesar...
A
Minimal 1/3 jumlah anggota MPR
B
Minimal 1/2 jumlah anggota MPR
C
Minimal 2/3 jumlah anggota MPR
D
Minimal 1/4 jumlah anggota MPR
E
Minimal 3/4 jumlah anggota MPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 805
Dalam tatanan negara demokrasi, Konstitusi atau Undang-Undang Dasar memegang peranan vital sebagai landasan hukum yang berfungsi untuk...
A
Membatasi serta mengawasi kekuasaan lembaga-lembaga negara agar tidak sewenang-wenang
B
Menentukan batasan wewenang dan kekuasaan lembaga negara
C
Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negara
D
Menjadi alat kekuasaan absolut bagi pemerintah yang berkuasa
E
Pilihan A, B, dan C benar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 806
Istilah untuk konsep pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman adalah...
A
Sasaran pembangunan nasional
B
Tujuan pembangunan nasional
C
Paradigma pembangunan nasional
D
Asas pembangunan nasional
E
Pengertian pembangunan nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 807
Agenda Reformasi 1998 memuat berbagai tuntutan perbaikan tata negara. Manakah di antara berikut ini yang BUKAN termasuk tuntutan Reformasi?
A
Penghapusan dwifungsi ABRI
B
Amandemen UUD 1945
C
Penerapan desentralisasi yang terpusat
D
Penegakan supremasi hukum
E
Pemberantasan KKN

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 808
Landasan filosofis dan hukum utama yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah...
A
Sistem politik pecah belah
B
Mosi Integral Natsir
C
Naskah Batang Tubuh UUD 1945
D
UUD Sementara 1950
E
Pembukaan UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 809
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada lembaga-lembaga berikut, KECUALI...
A
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
B
DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
C
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
D
Presiden
E
Presiden dan Wakil Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 810
Ketentuan mengenai pajak serta pungutan lain yang memiliki sifat memaksa guna memenuhi kebutuhan negara wajib berlandaskan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23A
B
Pasal 23B
C
Pasal 23C
D
Pasal 23D
E
Pasal 23E

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.