Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 82. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 811
Link Soal
Garuda Pancasila secara resmi disahkan sebagai lambang negara melalui landasan hukum tertentu. Aturan yang dimaksud adalah...
A
UU No. 24 Tahun 2009
B
PP No. 66 Tahun 1951
C
TAP MPR No. II/MPR/1978
D
UUD 1945 Pasal 36A
E
Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1950
NO. 812
Link Soal
Asal mula bentuk atau Causa Formalis dalam sejarah Pancasila berkaitan erat dengan...
A
Tradisi lisan masyarakat di pedesaan Indonesia
B
Kegiatan PPKI dalam mengesahkan dasar negara
C
Bagaimana rumusan Pancasila disusun dan dibentuk dalam Pembukaan UUD 1945
D
Keinginan luhur bangsa untuk menghapus penjajahan
E
Norma-norma agama yang dianut mayoritas penduduk
NO. 813
Link Soal
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, terkandung makna filosofis yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, yaitu...
A
Keinginan luhur bangsa untuk hidup bebas
B
Pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa
C
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
D
Menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia
E
Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum
NO. 814
Link Soal
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Urutan tertinggi setelah UUD 1945 adalah...
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah (PP)
C
Ketetapan MPR (Tap MPR)
D
Peraturan Presiden (Perpres)
E
Peraturan Daerah (Perda)
NO. 815
Link Soal
Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945, Presiden dalam mengangkat duta atau menerima duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dimaksudkan agar...
A
Pengangkatan dan penerimaan duta negara lain sudah mendapat persetujuan mutlak dari DPR.
B
Presiden dapat mempertimbangkan usulan calon yang disampaikan oleh DPR sebagai duta di negara lain.
C
Tidak ada penolakan dari DPR terhadap calon duta yang diangkat oleh Presiden.
D
Dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama antara Presiden dan DPR dalam kegiatan eksekutif.
E
Terciptanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
NO. 816
Link Soal
Wacana amandemen kelima UUD 1945 kembali bergulir, dengan argumen utama untuk memperkuat sistem presidensial dan efektivitas pemerintahan. Namun, kekhawatiran juga muncul akan potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pergeseran fondasi negara yang telah terbangun. Sejarah amandemen UUD 1945 sebelumnya menunjukkan dinamika besar dalam struktur ketatanegaraan. Apa implikasi filosofis dan politis dari kemungkinan amandemen terhadap UUD 1945 sebagai pilar negara dalam menjaga stabilitas dan adaptabilitas negara?
A
Amandemen UUD 1945 secara periodik adalah keniscayaan dalam negara demokrasi modern untuk memastikan konstitusi tetap relevan dengan zaman, tanpa batas frekuensi.
B
Amandemen UUD 1945 harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan menjaga nilai-nilai dasar Pancasila dan tidak mengubah pembukaan UUD, agar tidak menggerus legitimasi dan stabilitas hukum yang telah ada.
C
Setiap amandemen adalah peluang untuk menciptakan sistem politik yang sempurna, sehingga perdebatan harus terbuka selebar-lebarnya demi konstitusi terbaik yang pernah ada.
D
Implikasinya adalah potensi ketidakpastian hukum dan politik yang berkepanjangan, karena amandemen selalu membuka celah bagi kepentingan kelompok tertentu untuk mendominasi.
E
Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang tidak pernah diamandemen, karena perubahan hanya akan menimbulkan kekacauan dan mengkhianati semangat para pendiri bangsa.
NO. 817
Link Soal
Implementasi nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya diwujudkan secara konsisten oleh setiap warga negara dalam...
A
Lingkup internal keluarga saja
B
Interaksi terbatas dengan rekan sejawat
C
Seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
D
Situasi tertentu saat berada di bawah pengawasan pihak berwajib
E
Lingkungan kantor saat jam kerja berlangsung
NO. 818
Link Soal
Menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat 3, apa konsekuensi hukum apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) gagal mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR?
A
RUU tersebut dapat direvisi dan diajukan kembali dalam masa sidang yang sama
B
Presiden dapat mengeluarkan Perpu sebagai pengganti RUU tersebut
C
RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa sidang itu
D
DPR wajib melakukan voting ulang untuk mengesahkan RUU tersebut
E
RUU tersebut ditunda pengesahannya hingga periode pemerintahan berikutnya
NO. 819
Link Soal
Pemerintah Daerah "Makmur Jaya" mengusulkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mengalokasikan 70% kuota lowongan kerja bagi penduduk asli daerah tersebut. Kebijakan ini didasari oleh semangat otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi membatasi hak warga negara lain untuk mencari pekerjaan dan berpotensi menciptakan diskriminasi, yang dapat mengancam prinsip persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) yang mengemban amanah menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pilar Negara, tindakan yang paling komprehensif dan tepat dalam menyikapi kebijakan ini adalah...
A
Mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai manifestasi hak otonomi daerah yang sah dan konstitusional demi kesejahteraan masyarakat lokal.
B
Mengusulkan agar pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan hak warga negara dan menjaga keutuhan NKRI, seraya mencari formulasi yang adil dan tidak diskriminatif dalam pemberdayaan penduduk lokal.
C
Menolak kebijakan tersebut secara mutlak karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan.
D
Membiarkan kebijakan tersebut berjalan untuk melihat implementasinya terlebih dahulu, dengan harapan bahwa dampak negatifnya tidak terlalu signifikan terhadap persatuan bangsa.
E
Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya kebijakan pro-lokal untuk pembangunan daerah, tanpa menyinggung potensi konflik dengan Pilar Negara.
NO. 820
Link Soal
Proses kelahiran Pancasila sebagai falsafah negara melibatkan beberapa rumusan penting. Manakah dari pilihan berikut yang BUKAN merupakan bagian dari rangkaian rumusan tersebut?
A
Pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945
B
Rumusan Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945
C
Rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945
D
Konsep yang dipaparkan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI ke-2
E
Pidato spontan Ir. Soekarno yang disebut sebagai lahirnya Pancasila