Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 82. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 811
Link Soal
Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum, yaitu perubahan dilakukan dengan ...
A
boleh mengubah naskah asli diganti dengan yang baru
B
boleh mengubah naskah asli ditambah dengan naskah baru
C
tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli
D
tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya
E
boleh mengubah naskah asli untuk penyempurnaannya
NO. 812
Link Soal
Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Salah satu intisari maknanya, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, sering ditafsirkan sebagai...
A
Pernyataan kemerdekaan yang terperinci
B
Bentuk pemerintahan republik
C
Sistem ekonomi kerakyatan
D
Dasar politik luar negeri bebas aktif
E
Pedoman pelaksanaan otonomi daerah
NO. 813
Link Soal
Pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR) karena DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika dibandingkan dengan ketentuan UUD NRI 1945 setelah amandemen, bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR saat ini?
A
Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.
B
Presiden tidak diperkenankan membubarkan DPR.
C
Presiden harus bertanggung jawab penuh kepada DPR.
D
DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden.
E
Presiden dan DPR memiliki peran yang sama dalam saling mengawasi.
NO. 814
Link Soal
Aturan yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat, batas kekuasaan dan keadilan, hak dan kewajiban penduduk dalam negara, serta bersifat mengatur dan memaksa jika dilanggar, disebut norma....
A
Hukum
B
Agama
C
Filsafat
D
Kesusilaan
E
Adat
NO. 815
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas dalam memeriksa dan mengawasi keuangan negara. Ditinjau dari sifat kegiatannya, fungsi ini dikategorikan sebagai fungsi...
A
Legislatif
B
Yudikatif
C
Eksekutif
D
Rekomendatif
E
Operatif
NO. 816
Link Soal
Merujuk pada UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, berapakah jumlah total kursi atau anggota DPR yang ditetapkan?
A
550 orang
B
560 orang
C
570 orang
D
580 orang
E
590 orang
NO. 817
Link Soal
Sikap saling menghargai (mutual respect) dalam musyawarah pembangunan merupakan perwujudan nilai Pancasila. Salah satu bukti aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks ini adalah ...
A
Adanya dominasi mayoritas dalam proses musyawarah.
B
Mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.
C
Menghindari keputusan yang menguntungkan semua pihak.
D
Terdapat sikap saling menghormati di antara peserta musyawarah.
E
Terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
NO. 818
Link Soal
Definisi warga negara Indonesia diatur secara tegas dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1), yang dimaksud dengan warga negara adalah...
A
Semua orang yang tinggal di wilayah Indonesia
B
Orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
C
Penduduk asli pribumi yang telah dewasa
D
Orang asing yang telah menetap minimal 5 tahun berturut-turut
E
Mereka yang memiliki bukti kelahiran di tanah air Indonesia
NO. 819
Link Soal
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kebangsaan menuntut adanya keadilan sosial dan perlakuan setara bagi seluruh warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Sebuah kementerian sedang mengembangkan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat proses pelayanan publik dalam pengajuan izin usaha. Setelah beberapa waktu uji coba, ditemukan bahwa sistem tersebut secara tidak sengaja cenderung memprioritaskan permohonan dari kelompok usaha tertentu yang mayoritas berasal dari etnis mayoritas, dan secara signifikan memperlambat permohonan dari kelompok usaha minoritas, meskipun semua persyaratan administratif telah dipenuhi dengan lengkap. Hal ini terjadi bukan karena diskriminasi yang disengaja dalam pemrograman, melainkan karena bias data pelatihan yang digunakan pada tahap awal pengembangan AI.
Dalam menghadapi situasi dilematis ini, tindakan yang paling tepat bagi kementerian tersebut, selaras dengan nilai-nilai Pilar Negara, terutama Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, adalah...
A
Melakukan koreksi teknis pada algoritma AI secepatnya untuk menghilangkan bias, dan melanjutkan implementasi setelah memastikan tidak ada lagi diskriminasi.
B
Tetap meluncurkan sistem AI sambil mencatat insiden bias sebagai masalah yang akan diatasi di kemudian hari, agar pelayanan publik tidak tertunda.
C
Menghentikan total penggunaan sistem AI tersebut dan kembali ke sistem manual hingga masalah bias dapat diselesaikan secara sempurna, tanpa batas waktu.
D
Menghentikan sementara implementasi sistem AI, membentuk tim independen untuk mengaudit dan memperbaiki data pelatihan serta algoritma, serta melibatkan representasi kelompok minoritas dalam proses validasi ulang untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.
E
Memberikan penjelasan publik bahwa bias tersebut tidak disengaja dan melanjutkan penggunaan sistem AI sambil memantau dampaknya, tanpa tindakan korektif langsung.
NO. 820
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 5 setelah mengalami Amandemen Pertama, Presiden memiliki wewenang konstitusional dalam bidang legislatif, yaitu...
A
Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
B
Menetapkan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR
C
Memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR
D
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
E
Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)