Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 82. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 811
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A. Fungsi yang berkaitan dengan kewenangan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut fungsi...
A
Legislasi
B
Anggaran (Budgeting)
C
Pengawasan
D
Interpelasi
E
Aspirasi
NO. 812
Link Soal
Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang selaras dengan prinsip kesatuan negara?
A
Pemerintah pusat sepenuhnya mengendalikan tanpa memberikan otonomi kepada daerah.
B
Pemerintah pusat tidak mempertimbangkan masukan atau aspirasi dari pemerintah daerah.
C
Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional yang strategis, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi yang terbatas untuk mengurus kepentingan lokalnya.
D
Pemerintah daerah diperbolehkan membuat kebijakan berskala nasional tanpa harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah beroperasi secara independen tanpa adanya koordinasi yang efektif.
NO. 813
Link Soal
Pemerintah Daerah memiliki hak-hak otonomi untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Namun, ada batasan wewenang tertentu. Manakah dari opsi berikut yang BUKAN merupakan hak otonomi pemerintah daerah?
A
Mengelola kekayaan daerah
B
Memungut retribusi dan pajak daerah
C
Mengatur urusan pemerintahannya sendiri
D
Menentukan kebijakan mencetak uang (moneter)
E
Mengelola aparatur sipil negara di daerah
NO. 814
Link Soal
Sistem ekonomi dan ideologi yang memberikan keleluasaan penuh kepada pemilik modal untuk mengelola usahanya demi meraih laba yang setinggi-tingginya disebut...
A
Fasisme
B
Liberalisme
C
Sosialisme
D
Anarkisme
E
Kapitalisme
NO. 815
Link Soal
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi realitas. Apa yang dimaksud dengan dimensi realitas dalam konteks ini?
A
Bahwa ideologi mengandung cita-cita masa depan yang utopis
B
Bahwa nilai-nilai dasar ideologi harus mencerminkan kenyataan yang hidup, berakar, dan berkembang dalam sejarah masyarakatnya
C
Bahwa ideologi memiliki fleksibilitas untuk mengikuti perkembangan zaman secara mutlak
D
Bahwa nilai-nilai Pancasila hanya berlaku dalam tataran praktis saja
E
Bahwa Pancasila bersifat kaku dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan realitas
NO. 816
Link Soal
Sila kelima Pancasila, 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', mengandung nilai bahwa pembangunan nasional harus...
A
Menguntungkan investor asing saja
B
Berpusat di pulau Jawa (Jawasentris)
C
Merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat
D
Fokus pada pembangunan gedung-gedung mewah
E
Mengabaikan daerah terpencil yang minim penduduk
NO. 817
Link Soal
Pada tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, pasal-pasal yang diamandemen meliputi pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24. Amandemen tersebut dilakukan pada kali ke ....
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 818
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, sebuah pemerintah provinsi ingin mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya secara lebih spesifik. Namun, beberapa pasal dalam Perda tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu dan mengabaikan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Jika Anda adalah seorang pejabat negara yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan daerah, tindakan mana yang paling tepat dan paling selaras dengan prinsip-prinsip Pilar Negara?
A
Segera membatalkan Perda tersebut tanpa diskusi, karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
B
Meminta pemerintah provinsi untuk meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal yang diskriminatif agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.
C
Mengizinkan Perda tersebut berlaku dengan alasan otonomi daerah harus dihormati sepenuhnya, namun dengan catatan akan diawasi ketat.
D
Meneruskan Perda tersebut ke Mahkamah Agung untuk diuji materi tanpa ada upaya dialog atau revisi di tingkat daerah terlebih dahulu.
E
Membentuk tim kajian independen untuk mengevaluasi dampak Perda tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
NO. 819
Link Soal
Langkah awal reformasi konstitusi dimulai dengan amandemen pertama UUD 1945. Sidang Umum MPR yang menghasilkan perubahan pertama ini dilaksanakan pada tanggal 14-21 Oktober tahun...
A
1998
B
1999
C
2000
D
2001
E
2002
NO. 820
Link Soal
Sebelum disahkan sebagai Sila Pertama Pancasila, terdapat rumusan asli dalam Piagam Jakarta yang kemudian diubah. Bunyi rumusan yang diubah tersebut adalah...
A
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam