Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 82. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 811
Link Soal
Manakah pernyataan berikut yang TIDAK tepat mengenai karakteristik sistem pemerintahan Amerika Serikat?
A
Berbentuk negara federasi
B
Presiden hanya berfungsi sebagai simbol negara
C
Menerapkan sistem presidensial
D
Adanya pemisahan tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
E
Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam satu paket
NO. 812
Link Soal
Sidang pertama PPKI yang berlangsung pada 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan krusial bagi fondasi negara, yaitu...
A
Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945
B
Pemilihan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden
C
Pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara waktu
D
Penetapan lagu kebangsaan dan bendera negara
E
Jawaban A, B, dan C benar
NO. 813
Link Soal
Sebuah komunitas minoritas agama di suatu wilayah mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah, meskipun telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang berlaku. Penolakan utama datang dari kelompok mayoritas yang mendasarkan argumennya pada sentimen keagamaan dan tafsir lokal yang sempit, memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat berada dalam posisi dilematis antara menaati prosedur dan menghadapi tekanan mayoritas. Bagaimana nilai Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip konstitusional tentang kebebasan beragama seharusnya diimplementasikan untuk menyelesaikan kasus ini, khususnya oleh ASN?
A
ASN harus menunda atau membatalkan izin pembangunan demi menjaga stabilitas dan kerukunan mayoritas, serta menyerahkan masalah kepada pemimpin agama untuk diselesaikan secara adat.
B
ASN wajib menindaklanjuti proses perizinan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, hak konstitusional kebebasan beragama, dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
C
ASN harus mengambil alih pembangunan rumah ibadah dengan paksa dan melindungi komunitas minoritas secara militer, untuk menunjukkan ketegasan negara dalam menegakkan hukum.
D
ASN sebaiknya mencari lokasi alternatif yang tidak menimbulkan penolakan dari kelompok mayoritas, meskipun itu berarti komunitas minoritas harus berkorban demi kedamaian.
E
Pemerintah pusat harus turun tangan langsung dan mengambil alih semua kewenangan pemerintah daerah dalam menangani konflik keagamaan, karena ASN daerah dianggap tidak mampu.
NO. 814
Link Soal
Kata 'Pancasila' sebagai istilah sudah dikenal sejak zaman kerajaan di Nusantara. Istilah tersebut tercantum dalam sebuah karya sastra kuno, yaitu...
A
Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular
B
Kitab Bharatayuddha karya Mpu Sedah
C
Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca
D
Kitab Hariwangsa karya Mpu Panuluh
E
Kitab Arjunawiwaha karya Mpu Kanwa
NO. 815
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, dengan alasan menjaga ketertiban umum dan kearifan lokal. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menganggapnya diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Jika Anda adalah seorang ASN yang bertugas di Kementerian Dalam Negeri dan diminta untuk meninjau kebijakan tersebut, pilar negara manakah yang menjadi landasan utama argumen Anda untuk merekomendasikan pencabutan atau revisi kebijakan tersebut, dan mengapa?
A
UUD NRI Tahun 1945, karena secara eksplisit menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang menuntut toleransi dan keadilan bagi semua umat beragama.
C
NKRI, karena kebijakan tersebut berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam stabilitas wilayah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena kebijakan tersebut mengabaikan keberagaman dan semangat persatuan dalam perbedaan yang menjadi semboyan bangsa.
E
Semua pilar negara tersebut secara sinergis saling mendukung dalam menjamin hak-hak warga negara dan menjaga keutuhan bangsa, sehingga tidak ada satu pun yang lebih utama.
NO. 816
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa...
A
Pancasila hanya sebagai simbol negara dalam upacara
B
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
C
Pancasila dapat diubah sewaktu-waktu sesuai selera pemimpin
D
Pancasila hanya berlaku bagi golongan tertentu saja
E
Pancasila adalah alat politik untuk mempertahankan kekuasaan
NO. 817
Link Soal
Berdasarkan naskah UUD 1945, Bab IX secara khusus mengatur tentang kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yaitu...
A
Kekuasaan Pemerintahan Negara
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Kekuasaan Kehakiman
D
Kementerian Negara
E
Pemerintahan Daerah
NO. 818
Link Soal
Lembaga yudikatif di Indonesia bertugas mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman ini dijalankan oleh...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPR
B
Presiden dibantu oleh jajaran Menteri
C
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
D
Lembaga Legislatif Pusat dan Daerah
E
Kepala Daerah setingkat Gubernur
NO. 819
Link Soal
Sistem pemerintahan presidensial memiliki karakteristik yang membedakannya dengan sistem lain. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan ciri dari sistem tersebut?
A
Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
B
Menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya.
C
Lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang tidak saling menjatuhkan.
D
Kekuasaan legislatif lebih dominan sehingga kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen.
E
Rakyat memilih presiden melalui mekanisme pemilihan tertentu, baik langsung maupun perwakilan.
NO. 820
Link Soal
UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. Lembaga negara yang berfungsi sebagai representasi rakyat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut dalam pembentukan undang-undang adalah...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
C
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Ombudsman Republik Indonesia