Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 82. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 811
Link Soal
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai yang memuat simbol-simbol sila Pancasila. Simbol bintang dalam perisai tersebut merupakan representasi dari sila...
A
Persatuan Indonesia
B
Ketuhanan Yang Maha Esa
C
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
D
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
E
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
NO. 812
Link Soal
Sebelum disahkan menjadi Pancasila, terdapat rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta yang kemudian mengalami perubahan. Bagaimanakah bunyi asli sila pertama dalam naskah Piagam Jakarta tersebut?
A
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam secara murni
NO. 813
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki sejumlah hak untuk menjalankan fungsinya. Hak DPR yang secara spesifik berupa kewenangan untuk mengajukan anjuran, saran, atau usulan kepada pemerintah (Presiden) disebut...
A
Hak Angket
B
Hak Interpelasi
C
Hak Petisi
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 814
Link Soal
Dalam kehidupan bermasyarakat, Pak Budi selalu berusaha menyelesaikan perselisihan antarwarga melalui diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan dengan memaksakan kehendak atau kekerasan. Sikap Pak Budi ini merupakan cerminan pengamalan Pancasila, khususnya sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 815
Link Soal
Sistem pemilihan umum untuk menentukan anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) diatur menggunakan sistem...
A
Sistem proporsional dengan daftar calon terbuka
B
Sistem proporsional tertutup
C
Sistem campuran (mixed system)
D
Sistem distrik mayoritas
E
Sistem distrik tunggal
NO. 816
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah...
A
Komisi Pemilihan Umum
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Badan Pengawas Pemilu
E
Pengadilan Tata Usaha Negara
NO. 817
Link Soal
Di tengah derasnya arus globalisasi, generasi muda Indonesia menghadapi dilema identitas. Mereka mudah terpengaruh oleh budaya populer asing, gaya hidup individualistis, dan kadang-kadang cenderung meremehkan warisan budaya lokal serta nilai-nilai kebersamaan. Fenomena ini, jika tidak diantisipasi, dapat mengikis rasa bangga terhadap kebhinekaan Indonesia dan bahkan menimbulkan krisis identitas nasional. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar negara dapat diinternalisasi dan dipertahankan relevansinya di tengah tantangan budaya global ini?
A
Membatasi masuknya budaya asing dan mendorong kebijakan yang mewajibkan penggunaan produk dan bahasa lokal sebagai upaya proteksi identitas nasional secara tegas.
B
Mengintegrasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kurikulum pendidikan nasional secara interaktif dan kontekstual, serta memfasilitasi ruang kreatif bagi generasi muda untuk menginterpretasikan kekayaan budaya lokal dengan sentuhan modern.
C
Membiarkan globalisasi berjalan alami, dengan keyakinan bahwa identitas nasional akan tetap bertahan melalui proses adaptasi dan seleksi alamiah tanpa intervensi pemerintah.
D
Memperkuat peran tokoh agama dan adat untuk secara aktif mengawasi dan mengarahkan perilaku generasi muda, serta memberikan sanksi sosial bagi mereka yang terlalu terpengaruh budaya asing.
E
Meningkatkan kegiatan promosi budaya Indonesia di kancah internasional untuk membuktikan superioritas budaya nasional, sehingga generasi muda lebih bangga terhadap identitasnya.
NO. 818
Link Soal
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan agama tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Alasan mendasar dari kebijakan ini adalah...
A
Untuk mencegah timbulnya keberagaman hukum daerah yang dapat mengganggu kerangka NKRI
B
Karena agama adalah hak asasi manusia yang universal
C
Agar pemerintah daerah tidak terbebani anggaran keagamaan
D
Untuk menghindari dominasi satu agama di daerah tertentu
E
Karena kementerian agama belum memiliki kantor wilayah yang memadai
NO. 819
Link Soal
Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, syarat kuorum kehadiran anggota MPR untuk dapat melaksanakan sidang perubahan pasal-pasal UUD adalah sekurang-kurangnya...
A
1/2 dari jumlah anggota
B
3/4 dari jumlah anggota
C
3/5 dari jumlah anggota
D
2/3 dari jumlah anggota
E
4/5 dari jumlah anggota
NO. 820
Link Soal
Dalam pembagian administratif wilayah di Indonesia, yang dimaksud dengan pemerintah daerah tingkat I merujuk pada unit...
A
Pemerintah Negara Pusat
B
Provinsi
C
Kabupaten atau Kotamadya
D
Kecamatan
E
Desa atau Kelurahan