Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 83. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 821
Link Soal
Dalam menjalankan wewenang diplomatik untuk mengangkat duta bagi negara sahabat, Presiden wajib mendengarkan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Sekretaris Negara
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Komisi Luar Negeri
NO. 822
Link Soal
Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki hak 'Pouvoir Reglementair'. Hak ini memberikan wewenang kepada Presiden untuk...
A
Menetapkan Peraturan Pemerintah guna menjalankan Undang-Undang
B
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
C
Memberikan grasi dan rehabilitasi
D
Menyatakan perang dan perdamaian
E
Membubarkan parlemen jika mendesak
NO. 823
Link Soal
Dalam sebuah forum diskusi, sebuah usulan muncul untuk mengubah sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi sistem perwakilan berjenjang yang hanya menguntungkan partai politik besar, dengan dalih efisiensi dan stabilitas politik. Pengusul berargumen bahwa hal ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi potensi konflik antarpartai kecil. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang memahami dan mengamalkan Pilar Negara, khususnya Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana Anda seharusnya menyikapi usulan tersebut?
A
Mendukung usulan tersebut dengan pertimbangan efisiensi pemerintahan akan membawa kemajuan ekonomi yang lebih cepat, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
B
Menolak usulan tersebut karena sistem yang menguntungkan partai besar akan mengancam prinsip kebhinekaan dan inklusivitas politik, berpotensi memecah belah persatuan dalam bingkai NKRI.
C
Mengusulkan pembentukan tim kajian independen untuk meninjau dampak positif dan negatifnya secara komprehensif, tanpa memihak salah satu pandangan awal.
D
Berpendapat bahwa perubahan sistem pemilu adalah ranah legislatif dan tidak menjadi kompetensi ASN untuk memberikan pandangan substansif terhadapnya.
E
Mengajukan revisi terhadap usulan agar tetap menjamin representasi minoritas meskipun dengan proporsi yang lebih kecil, demi mengakomodasi semua pihak.
NO. 824
Link Soal
Setelah dilakukan empat kali amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan jumlah pasal. Jumlah pasal dalam UUD 1945 pasca-amandemen adalah...
A
30 Pasal
B
65 Pasal
C
37 Pasal
D
73 Pasal
E
80 Pasal
NO. 825
Link Soal
Pemerintah merencanakan pembangunan kawasan industri baru di sebuah wilayah terpencil yang kaya sumber daya alam. Proyek ini menjanjikan peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun berpotensi besar merusak ekosistem hutan lindung yang merupakan sumber mata pencarian dan situs budaya bagi masyarakat adat setempat. Dilema ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Bagaimana keempat Pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) secara holistik memberikan kerangka berpikir dan bertindak dalam mengatasi konflik kepentingan yang kompleks ini?
A
Pembangunan harus tetap berjalan karena merupakan amanat UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat, dan kerusakan lingkungan serta dampak sosial adalah konsekuensi yang harus diterima demi kepentingan nasional yang lebih besar.
B
Membatalkan seluruh rencana pembangunan dan mempertahankan kondisi alam seperti sedia kala, karena pelestarian lingkungan dan hak adat adalah prioritas mutlak yang tidak dapat dikompromikan oleh pembangunan ekonomi.
C
Mengembangkan model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial; menjamin partisipasi masyarakat adat, menghormati hak-hak mereka, dan memastikan keadilan sosial serta keutuhan NKRI melalui kebijakan yang inklusif dan bertanggung jawab.
D
Mengutamakan aspek Bhinneka Tunggal Ika dengan mengakomodasi semua kepentingan kelompok masyarakat melalui kompromi politik, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan secara berlebihan.
E
Memberikan kompensasi finansial semaksimal mungkin kepada masyarakat adat, agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan menerima pembangunan sebagai bagian dari kemajuan.
NO. 826
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI, tokoh pergerakan nasional yang mengemukakan usulan dasar negara berupa Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Mohammad Yamin
D
Drs. Moh. Hatta
E
Radjiman Wedyodiningrat
NO. 827
Link Soal
Ajaran yang dianut oleh Machiavelli menyatakan bahwa suatu negara terbentuk karena adanya dominasi dan kekuatan fisik dari individu yang paling kuat atas individu lainnya. Pemikiran ini merupakan inti dari...
A
Teori Hukum Alam
B
Teori Perjanjian Masyarakat
C
Teori Teokrasi
D
Teori Kedaulatan Rakyat
E
Teori Kekuasaan
NO. 828
Link Soal
Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan karakteristik dari sistem pemerintahan presidensial?
A
Kekuasaan penyelenggara negara berada di tangan presiden
B
Menteri-menteri negara diangkat dan dibentuk oleh presiden
C
Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen
D
Presiden tidak berada di bawah kendali langsung parlemen
E
Menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen
NO. 829
Link Soal
Yang bukan merupakan Raja Kerajaan Singasari adalah...
A
Ken Arok
B
Anusapati
C
Tohjaya
D
Raden Wijaya
E
Kertanegara
NO. 830
Link Soal
Pada masa Orde Baru, stabilitas politik sangat dijaga ketat, namun hal ini berdampak pada pembatasan hak-hak demokrasi. Salah satu kebijakan politik yang dianggap mencederai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aspek partisipasi politik rakyat saat itu adalah...
A
Sentralisasi pembuatan undang-undang daerah oleh pusat
B
Penyusunan APBN yang didominasi oleh lembaga eksekutif
C
Pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu menjadi hanya tiga kontestan
D
Pengangkatan anggota legislatif dari unsur militer/Polri
E
Pelaksanaan pemilihan umum yang tidak langsung