PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 83. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 821
DPR memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 822
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1, setiap warga negara memiliki hak-hak dasar untuk kehidupan yang layak. Di antara pilihan berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam cakupan hak yang diatur pada ayat tersebut?
A
Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin
B
Hak untuk bertempat tinggal
C
Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
D
Hak atas jaminan sosial
E
Hak memperoleh pelayanan kesehatan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 823
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai yang memuat simbol-simbol sila Pancasila. Simbol bintang dalam perisai tersebut merupakan representasi dari sila...
A
Persatuan Indonesia
B
Ketuhanan Yang Maha Esa
C
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
D
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
E
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 824
Secara harfiah, Pancasila diartikan sebagai ...
A
Lima pedoman kebangsaan
B
Dasar yang memiliki lima unsur
C
Lima komponen penting
D
Lima unsur hidup manusia
E
Falsafah yang memiliki lima pedoman bernegara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 825
Bapak Arya adalah seorang Kepala Bagian Perencanaan Program di sebuah Kementerian. Ia memiliki saham mayoritas di sebuah perusahaan konsultan teknologi informasi. Saat Kementeriannya membuka tender untuk proyek pengembangan sistem informasi manajemen baru yang strategis, perusahaan Bapak Arya turut mengajukan proposal penawaran. Bapak Arya menyadari adanya potensi benturan kepentingan yang signifikan antara posisinya sebagai pejabat publik dan kepentingannya sebagai pemilik perusahaan. Dalam konteks penegakan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan korupsi, tindakan yang paling tepat dan esensial untuk dilakukan oleh Bapak Arya adalah...
A
Memastikan perusahaannya memberikan penawaran yang paling kompetitif dan transparan, lalu mengungkapkan kepemilikan sahamnya kepada panitia tender tanpa perlu menarik diri dari pengambilan keputusan akhir.
B
Membujuk perusahaannya untuk menarik diri dari tender kali ini, namun tetap memantau proses evaluasi tender secara pasif untuk memastikan keadilan.
C
Melanjutkan proses evaluasi tender secara objektif, dan hanya akan menarik diri jika ada indikasi yang jelas bahwa perusahaannya mendapatkan perlakuan istimewa.
D
Menyatakan secara resmi dan tertulis adanya benturan kepentingan kepada atasan langsung dan unit kepatuhan internal, kemudian secara penuh menarik diri dari seluruh tahapan proses pengadaan yang melibatkan perusahaannya, serta menyerahkan seluruh wewenang terkait kepada pejabat lain yang tidak memiliki afiliasi.
E
Mengundurkan diri dari jabatan Kepala Bagian Perencanaan Program untuk sepenuhnya menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik saat ini maupun di masa mendatang.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 826
Konstitusi memberikan mandat bahwa segala bentuk pajak dan pungutan yang bersifat memaksa guna kepentingan negara wajib diatur melalui...
A
Peraturan Pemerintah
B
Keputusan Menteri
C
Peraturan Presiden
D
Surat Keputusan Bersama
E
Undang-Undang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 827
Pemerintah suatu daerah mengeluarkan kebijakan yang melarang penggunaan bahasa daerah tertentu dalam ruang publik demi mendorong penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dengan alasan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Apabila kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif Pilar Negara, implikasi terburuk yang dapat muncul dari kebijakan tersebut adalah...
A
Mengikis semangat persatuan karena menghilangkan identitas lokal yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa.
B
Melanggar prinsip kedaulatan rakyat karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.
C
Menghambat pembangunan ekonomi daerah karena potensi pariwisata berbasis budaya lokal menjadi berkurang.
D
Menimbulkan ketegangan sosial dan memecah belah masyarakat akibat diskriminasi terhadap penutur bahasa daerah.
E
Menciptakan generasi muda yang kurang menghargai sejarah dan warisan budaya nenek moyang mereka.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 828
Dalam situasi darurat di mana Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan tugas secara bersamaan, triumvirat menteri yang menjalankan tugas kepresidenan sementara terdiri dari...
A
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara
B
Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Koordinator Polhukam
C
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
D
Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri
E
Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Sekretaris Kabinet

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 829
Dalam konteks otonomi daerah, bagaimana UUD 1945 menjamin tetap terjaganya integrasi nasional dalam bingkai NKRI?
A
Membiarkan daerah mengatur sendiri tanpa pengawasan pusat.
B
Menyerahkan semua kewenangan kepada pemerintah daerah.
C
Memberikan otonomi daerah yang bertanggung jawab dan tetap mengikuti ketentuan nasional.
D
Mengizinkan daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi.
E
Menetapkan pemerintah daerah sebagai cabang independen dari pusat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 830
Meskipun Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dalam proses pembentukan undang-undang, Presiden memerlukan persetujuan dari...
A
Rakyat
B
MPR
C
DPR
D
MA
E
Komisi Yudisial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.