PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 83. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 821
Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana bunyi pasal 28 UUD 1945. Aspirasi tersebut dapat disalurkan dalam ...
A
Organisasi pemerintah dan organisasi massa
B
Organisasi politik
C
DPR dan dewan kehormatan
D
MPR dan dewan pertimbangan rakyat
E
Menteri dalam negeri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 822
"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Berdasarkan isi UUD 1945 diatas, Lembaga yang siap menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi setiap warga Negara adalah ....
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Menteri Dalam Negeri
C
Perwakilan Pemerintah
D
Organisasi-organisasi politik
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 823
Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, yang berarti mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun, keterbukaan ini memiliki batasan. Hal yang TIDAK boleh diubah dalam ideologi terbuka Pancasila adalah...
A
Kebijakan praktis operasional pemerintah
B
Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
C
Pasal-pasal dalam batang tubuh UUD
D
Peraturan perundang-undangan di bawah UUD
E
Program pembangunan jangka panjang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 824
Dalam struktur ketatanegaraan RI, terdapat lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif. Manakah di bawah ini yang posisinya bukan sebagai Lembaga Tinggi Negara pemegang kekuasaan konstitusional, melainkan sebagai pembantu Presiden?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Kabinet / Kementerian Negara
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 825
Bapak Arya adalah seorang Kepala Bagian Perencanaan Program di sebuah Kementerian. Ia memiliki saham mayoritas di sebuah perusahaan konsultan teknologi informasi. Saat Kementeriannya membuka tender untuk proyek pengembangan sistem informasi manajemen baru yang strategis, perusahaan Bapak Arya turut mengajukan proposal penawaran. Bapak Arya menyadari adanya potensi benturan kepentingan yang signifikan antara posisinya sebagai pejabat publik dan kepentingannya sebagai pemilik perusahaan. Dalam konteks penegakan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan korupsi, tindakan yang paling tepat dan esensial untuk dilakukan oleh Bapak Arya adalah...
A
Memastikan perusahaannya memberikan penawaran yang paling kompetitif dan transparan, lalu mengungkapkan kepemilikan sahamnya kepada panitia tender tanpa perlu menarik diri dari pengambilan keputusan akhir.
B
Membujuk perusahaannya untuk menarik diri dari tender kali ini, namun tetap memantau proses evaluasi tender secara pasif untuk memastikan keadilan.
C
Melanjutkan proses evaluasi tender secara objektif, dan hanya akan menarik diri jika ada indikasi yang jelas bahwa perusahaannya mendapatkan perlakuan istimewa.
D
Menyatakan secara resmi dan tertulis adanya benturan kepentingan kepada atasan langsung dan unit kepatuhan internal, kemudian secara penuh menarik diri dari seluruh tahapan proses pengadaan yang melibatkan perusahaannya, serta menyerahkan seluruh wewenang terkait kepada pejabat lain yang tidak memiliki afiliasi.
E
Mengundurkan diri dari jabatan Kepala Bagian Perencanaan Program untuk sepenuhnya menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik saat ini maupun di masa mendatang.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 826
Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi (pengampunan) dan rehabilitasi. Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
DPR
B
MPR
C
Mahkamah Agung
D
Kejaksaan Agung
E
Mahkamah Konstitusi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 827
Unsur perisai yang tergantung di leher burung Garuda Pancasila merupakan simbol yang bermakna...
A
Keberanian rakyat
B
Gagah berani
C
Kepemimpinan nasional
D
Kemasyhuran negara
E
Pertahanan dan perlindungan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 828
Setelah UUD 1945 diamandemen, sistem pemerintahan Indonesia mengalami penyesuaian prinsip. Di antara pernyataan berikut, manakah yang BUKAN merupakan ciri pokok sistem pemerintahan Indonesia pasca-amandemen?
A
Menteri negara bertanggung jawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat
B
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket
C
Kekusaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
D
Sistem pemerintahan berbentuk presidensial konstitusional
E
Parlemen memiliki kekuasaan lebih besar dalam legislasi dan anggaran

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 829
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur agar berjalan harmonis. Asas di mana pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur urusannya sendiri disebut...
A
Dekonsentrasi
B
Desentralisasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Khusus
E
Sentralisasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 830
Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijalankan berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan wujud nyata pengamalan Pancasila sila ke-...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.