PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 83. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 821
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, asas demokrasi menuntut adanya mekanisme pengambilan keputusan yang bercirikan...
A
Voting atau suara terbanyak sejak awal.
B
Keputusan sepihak dari pimpinan proyek.
C
Musyawarah untuk mencapai mufakat.
D
Mengikuti instruksi negara donor asing.
E
Debat terbuka yang memancing konflik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 822
Periode antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 merupakan masa di mana Indonesia menggunakan konstitusi...
A
UUD 1945
B
UUD Sementara 1950
C
Konstitusi RIS
D
Manifesto Politik
E
UUD NRI 1945 Amandemen

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 823
Presiden memiliki hak prerogatif dalam bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan Grasi. Dalam memberikan Grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Kejaksaan Agung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 824
Salah satu lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR serta menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat dan perilaku hakim adalah...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Kejaksaan Agung
E
Kementerian Hukum dan HAM

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 825
Berikut ini merupakan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Sila Pertama Pancasila, yaitu...
A
Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa
B
Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
C
Tidak memaksakan keyakinan agama atau kepercayaan tertentu kepada orang lain
D
Menghormati hak asasi manusia dalam setiap pergaulan sehari-hari
E
Menghindari pola hidup mewah dan perilaku boros dalam masyarakat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 826
Hukum dapat dibedakan berdasarkan waktu berlakunya. Hukum yang telah disahkan dan berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu di suatu wilayah negara (Hukum Positif) disebut sebagai...
A
Ius Constituendum
B
Ius Constitutum
C
Hukum Alam
D
Hukum Adat
E
Yurisprudensi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 827
Jenis referendum di mana persetujuan rakyat mutlak diperlukan sebelum suatu undang-undang tertentu dapat diberlakukan disebut...
A
Referendum Obligatoir
B
Referendum Fakultatif
C
Referendum Konsultatif
D
Referendum Terpusat
E
Referendum Kerakyatan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 828
Setelah menyelesaikan tugas utamanya merancang dasar negara, BPUPKI secara resmi dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Kapankah pembubaran tersebut terjadi?
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
18 Agustus 1945
D
7 Agustus 1945
E
29 Mei 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 829

Dalam perencanaan proyek pembangunan infrastruktur besar, pemerintah dihadapkan pada dilema: apakah melanjutkan proyek tersebut yang akan menggusur puluhan kepala keluarga tanpa kompensasi memadai demi percepatan pertumbuhan ekonomi, atau meninjau ulang proyek agar dampak sosial terhadap warga lokal minimalisir meskipun memakan waktu dan biaya lebih? Jika pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek dengan mengabaikan hak-hak warga tanpa kompensasi yang layak, sila Pancasila yang berpotensi paling besar terlanggar adalah...

A

Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

B

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena tidak menghargai hak asasi dan martabat manusia.

C

Persatuan Indonesia, karena berpotensi menimbulkan konflik sosial.

D

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena tidak melibatkan aspirasi rakyat.

E

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 830
Dalam situasi kegentingan yang memaksa, Presiden memiliki hak konstitusional untuk menetapkan peraturan setingkat undang-undang tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu. Produk hukum ini disebut...
A
Peraturan Pemerintah (PP)
B
Peraturan Presiden (Perpres)
C
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
D
Keputusan Presiden (Keppres)
E
Instruksi Presiden (Inpres)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.