Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 83. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 821
Link Soal
Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila, misalnya sila ketiga diwujudkan dalam .....
A
Pokok pikiran pertama
B
Pokok pikiran kedua
C
Pokok pikiran ketiga
D
Pokok pikiran keempat
E
Pokok pikiran kelima
NO. 822
Link Soal
Menurut UUD 1945, apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang secara bersama-sama oleh ...
A
Ketua MPR
B
Menteri Dalam Negeri
C
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan
D
Menteri Luar Negeri
E
Menteri Pertahanan
NO. 823
Link Soal
Berbeda dengan pemilihan anggota legislatif lainnya, peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah...
A
Aliansi Partai Politik
B
Utusan golongan tertentu
C
Perseorangan
D
Organisasi kepemudaan
E
Perwakilan adat
NO. 824
Link Soal
Prinsip bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum (rechstaat) secara eksplisit ditegaskan dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1 ayat (1)
B
Pasal 1 ayat (2)
C
Pasal 1 ayat (3)
D
Pasal 2 ayat (1)
E
Pasal 3 ayat (1)
NO. 825
Link Soal
Dokumen historis yang menjadi cikal bakal dan naskah awal dari Pembukaan UUD 1945 adalah...
A
Piagam Jakarta
B
Pidato 1 Juni 1945
C
Gentlemen's Agreement Mohammad Hatta
D
Penjabaran Butir Pancasila
E
Teks Proklamasi
NO. 826
Link Soal
Kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945. Bagaimanakah cara warga negara menggunakan hak ini agar tetap selaras dengan konstitusi?
A
Menyuarakan pendapat sebebas-bebasnya tanpa mempedulikan ketertiban.
B
Melakukan aksi protes tanpa izin atau pemberitahuan.
C
Menyampaikan aspirasi dengan tetap menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum.
D
Bebas berkomentar di media sosial meskipun menyebarkan hoaks.
E
Melanggar aturan hukum atas nama kebebasan berekspresi.
NO. 827
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, sebuah pemerintah provinsi ingin mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya secara lebih spesifik. Namun, beberapa pasal dalam Perda tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu dan mengabaikan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Jika Anda adalah seorang pejabat negara yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan daerah, tindakan mana yang paling tepat dan paling selaras dengan prinsip-prinsip Pilar Negara?
A
Segera membatalkan Perda tersebut tanpa diskusi, karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
B
Meminta pemerintah provinsi untuk meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal yang diskriminatif agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.
C
Mengizinkan Perda tersebut berlaku dengan alasan otonomi daerah harus dihormati sepenuhnya, namun dengan catatan akan diawasi ketat.
D
Meneruskan Perda tersebut ke Mahkamah Agung untuk diuji materi tanpa ada upaya dialog atau revisi di tingkat daerah terlebih dahulu.
E
Membentuk tim kajian independen untuk mengevaluasi dampak Perda tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
NO. 828
Link Soal
Sesuai bunyi pasal 5 ayat 1, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada ...."
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Mahkamah Agung
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Yudisial
NO. 829
Link Soal
UUD 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia. Hal ini membawa implikasi hukum berupa...
A
Setiap undang-undang dan aturan di bawahnya tidak diperbolehkan menyimpang dari UUD 1945.
B
Undang-undang memiliki derajat yang setara sehingga bisa mengamandemen konstitusi.
C
UUD 1945 hanya boleh diubah melalui referendum rakyat secara langsung.
D
Semua regulasi teknis harus dicantumkan secara detail di dalam pasal UUD 1945.
E
Lembaga tinggi negara seperti MPR tidak memiliki wewenang mengubah pasal-pasal konstitusi.
NO. 830
Link Soal
Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, apa pengertian dari referendum yang tepat berkaitan dengan perubahan konstitusi?
A
Sebuah proses pengambilan suara secara nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
B
Mekanisme pengumpulan pendapat masyarakat untuk menyetujui atau menolak rencana MPR dalam mengamendemen UUD 1945.
C
Proses hukum untuk membatalkan Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Diskusi terbuka antara pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan ekonomi nasional.
E
Pemungutan suara untuk menentukan status wilayah perbatasan dengan negara tetangga.