PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 84. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Ganti Topik Materi
NO. 831
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen pertama (tahun 1999), fokus perubahan utama ditujukan untuk membatasi kekuasaan...
A
Legislatif (DPR)
B
Yudikatif (MA)
C
Eksekutif (Presiden)
D
Inspektif (BPK)
E
Konstitutif (MPR)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 832
Sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan mulai tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 berfokus pada pembahasan agenda utama yaitu...
A
Merumuskan Dasar Negara
B
Menyusun Naskah Proklamasi
C
Membentuk Konstitusi Negara
D
Menentukan Wilayah Negara
E
Memilih Bendera Kebangsaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 833
Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan karakteristik utama dari hukum pidana?
A
Posisi korban adalah sebagai penggugat
B
Posisi tersangka adalah sebagai tergugat
C
Fokus mengatur masalah kekeluargaan
D
Proses hukum baru berjalan setelah ada laporan dari korban
E
Mengatur perbuatan yang termasuk pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 834
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga manakah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi?
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 835
Kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan rumah murah merupakan salah satu contoh dari kebijakan pemerintah, yaitu ...
A
Kebijakan substantif
B
Kebijakan regulatory
C
Kebijakan material
D
Kebijakan barang umum
E
Kebijakan redistributif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 836
Seorang warga negara asing yang ingin mengajukan permohonan pewarganegaraan Indonesia (naturalisasi) harus memenuhi persyaratan berikut, KECUALI...
A
Mempunyai pekerjaan tetap atau berpenghasilan
B
Telah menetap di Indonesia minimal 5 tahun secara terus-menerus
C
Memiliki istri yang berkewarganegaraan Indonesia
D
Mampu berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila serta UUD 1945
E
Melakukan pembayaran uang pewarganegaraan ke kas negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 837
Prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang merupakan bagian dari Pancasila, bagaimana seharusnya tercermin dan diterapkan dalam kebijakan pemerintah mengenai perlindungan hak asasi manusia?
A
Memberlakukan peraturan atau hukum yang berbeda berdasarkan kelompok masyarakat tertentu.
B
Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin bahwa perlindungan hak asasi manusia diberikan secara adil dan merata kepada setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Memperbolehkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
D
Memberikan hak-hak istimewa atau perlakuan khusus hanya kepada kelompok masyarakat dengan status ekonomi atas.
E
Mengabaikan atau meniadakan hak-hak kelompok minoritas demi menjaga ketertiban umum.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 838
Berdasarkan amanat UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk memprioritaskan alokasi dana pendidikan dalam APBN maupun APBD. Persentase minimal alokasi tersebut adalah sebesar...
A
15%
B
20%
C
25%
D
30%
E
10%

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 839

Pemerintah Daerah 'Bumi Lestari' sedang menyusun APBD untuk tahun anggaran mendatang, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim ekonomi yang kondusif. Mereka berupaya mengoptimalkan peran APBD sebagai instrumen utama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Berdasarkan pemahaman Anda mengenai fungsi strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan ruang lingkup atau fungsi utama yang dapat dicapai secara langsung melalui kebijakan APBD?

A

Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional serta pembangunan sesuai batas anggaran yang ditetapkan.

B

Mengalokasikan dana untuk pembangunan proyek infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan guna meningkatkan aksesibilitas dan layanan dasar.

C

Memfasilitasi pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui program bantuan sosial, subsidi, dan penyediaan layanan publik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

D

Berperan sebagai alat kontrol untuk mengawasi dan menilai apakah pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah telah sesuai dengan rencana serta mencapai target yang ditetapkan.

E

Mengintervensi pasar keuangan lokal untuk menstabilkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing guna mengendalikan inflasi regional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 840
Menurut teori Hans Nawiasky, Pancasila berkedudukan sebagai 'Staatsfundamentalnorm'. Implikasi hukum dari kedudukan tersebut bagi ketatanegaraan Indonesia adalah...
A
Pancasila hanya sebagai simbol negara tanpa kekuatan hukum
B
Pancasila dapat diubah melalui referendum nasional
C
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang kedudukannya tetap dan tidak dapat diubah
D
Pancasila menyesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku
E
Pancasila hanya mengikat bagi penyelenggara negara saja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar