Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 84. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 831
Link Soal
Indonesia pernah menerapkan bentuk negara federasi dengan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Periode berlakunya konstitusi tersebut adalah...
A
18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949
B
27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950
C
17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959
D
5 Juli 1959 sampai tahun 1966
E
11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998
NO. 832
Link Soal
Amandemen terakhir (keempat) menyempurnakan aturan peralihan dan menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kapankah amandemen keempat UUD 1945 disahkan?
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
5 Juli 2003
NO. 833
Link Soal
Keberadaan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilu merupakan wujud partisipasi rakyat dalam fungsi...
A
Permusyawaratan
B
Perwakilan
C
Eksekutif
D
Yudikatif
E
Keprotokoleran
NO. 834
Link Soal
Apabila terjadi kondisi di mana posisi Wakil Presiden kosong, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat dalam jangka waktu...
A
30 hari sejak kekosongan terjadi
B
90 hari sejak kekosongan terjadi
C
60 hari sejak kekosongan terjadi
D
15 hari sejak kekosongan terjadi
E
120 hari sejak kekosongan terjadi
NO. 835
Link Soal
Salah satu dimensi yang dimiliki Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah 'Dimensi Fleksibilitas'. Apa yang dimaksud dengan dimensi tersebut?
A
Ideologi berakar dari budaya dan sejarah masyarakat itu sendiri
B
Ideologi berisi cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang
C
Ideologi memiliki keluwesan untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa kehilangan jati diri
D
Ideologi bersifat kaku dan harus dijalankan secara dogmatis
E
Ideologi hanya berlaku untuk golongan tertentu
NO. 836
Link Soal
Pada Sidang Umum MPR tahun 1999, dilakukan Amandemen Pertama terhadap UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan Presiden. Berapa jumlah pasal yang mengalami perubahan pada amandemen pertama tersebut?
A
9 Pasal
B
12 Pasal
C
8 Pasal
D
5 Pasal
E
7 Pasal
NO. 837
Link Soal
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab mengelola berbagai jenis pajak pusat. Manakah di antara jenis pajak berikut yang BUKAN merupakan kewenangan pengelolaan DJP?
A
Pajak Penghasilan (PPh)
B
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
C
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
D
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
E
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
NO. 838
Link Soal
Dalam menjalankan wewenang diplomatik untuk mengangkat duta bagi negara sahabat, Presiden wajib mendengarkan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Sekretaris Negara
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Komisi Luar Negeri
NO. 839
Link Soal
Sikap saling mencintai antarmanusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran, serta mengembangkan sikap tenggang rasa merupakan implementasi dari Pancasila, khususnya...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 840
Link Soal
Dalam menghadapi era disrupsi digital yang seringkali memicu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan narasi yang mengancam persatuan bangsa, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga Pilar Negara. Jika seorang ASN mendapati sebuah grup daring atau platform media sosial secara sistematis menyebarkan konten yang mendistorsi nilai-nilai Pancasila, merendahkan konstitusi UUD 1945, melemahkan semangat NKRI, dan menggerus semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tindakan paling strategis dan tepat yang harus diambil ASN tersebut adalah...
A
Melaporkan konten dan akun terkait kepada pihak berwenang sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta secara proaktif menyebarkan informasi positif dan edukasi tentang literasi digital serta esensi Pilar Negara kepada masyarakat.
B
Mengabaikan konten tersebut karena menganggap bahwa masyarakat memiliki kebebasan berekspresi dan kemampuan untuk menyaring informasi sendiri tanpa intervensi.
C
Membuat dan menyebarkan konten balasan yang menyerang balik penyebar hoaks dengan argumen yang kuat, bahkan jika harus menggunakan gaya bahasa yang provokatif.
D
Mengorganisir petisi daring besar-besaran dan menuntut pemerintah untuk segera memblokir total akses ke platform media sosial yang menjadi sarana penyebaran konten tersebut.
E
Menunggu instruksi resmi dari pimpinan tertinggi instansinya sebelum mengambil tindakan apapun, agar tidak melangkahi wewenang atau membuat kesalahan prosedur.