PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 84. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Ganti Topik Materi
NO. 831
Semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' menunjukkan pengakuan bangsa Indonesia terhadap keberagaman dalam persatuan. Bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan kebudayaan?
A
Menyeragamkan seluruh warisan budaya lokal menjadi sebuah kebudayaan nasional tunggal.
B
Mendorong setiap daerah untuk melestarikan dan mempromosikan kebudayaan lokalnya sebagai bagian dari identitas nasional yang kaya.
C
Menghilangkan semua perbedaan budaya untuk mencapai kesatuan bangsa yang mutlak.
D
Memprioritaskan promosi budaya asing sebagai patokan utama bagi kebudayaan nasional.
E
Membatasi interaksi dan pertukaran budaya antar daerah di Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 832
Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari cita-cita luhur yang dianggap paling benar oleh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai...
A
Sumber dari segala sumber hukum
B
Dasar Negara
C
Pandangan hidup bangsa
D
Perjanjian Luhur
E
Ideologi Bangsa Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 833
Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang tubuh UUD 1945 memiliki empat hubungan seperti berikut ini, kecuali ...
A
UUD mengatur pembentukan pemerintah
B
Kedaulatan negara berada di tangan rakyat
C
Negara Indonesia adalah berbentuk republik
D
Ditetapkannya dasar negara Indonesia
E
Keberadaan UUD lebih tinggi dari Pancasila

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 834
Salah satu alasan fundamental dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah karena adanya pasal-pasal yang dianggap...
A
Memiliki sifat multitafsir (dapat diartikan ganda)
B
Membingungkan rakyat dengan pengertian kabur
C
Terlalu mendukung pemerintahan yang otoriter
D
Tidak mampu lagi menampung aspirasi zaman
E
Jumlahnya kurang memadai

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 835
Sesuai bunyi pasal 5 ayat 1, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada ...."
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Mahkamah Agung
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Yudisial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 836
Berdasarkan ketentuan Pasal 23F UUD 1945, mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan oleh...
A
Presiden dengan pertimbangan DPR
B
DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
DPR atas usul Presiden
D
DPD dengan persetujuan DPR
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 837
Dalam tinjauan asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara, dikenal istilah Causa Materialis. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila...
A
Dirumuskan secara formal oleh lembaga BPUPKI
B
Berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, seperti adat istiadat dan agama
C
Disahkan secara resmi oleh PPKI sebagai dokumen negara
D
Merupakan tujuan akhir dari cita-cita kemerdekaan bangsa
E
Menjadi instrumen hukum tertinggi dalam tata urutan perundangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 838
Bentuk negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 839
Seorang Kepala Dinas di sebuah kota besar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan swasta yang memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. Penangkapan ini menimbulkan gelombang protes dari masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat merasa bahwa tindakan pejabat tersebut sangat mencoreng nama baik instansi pemerintah dan mengkhianati kepercayaan publik. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Dinas tersebut, apabila terbukti, secara fundamental bertentangan dengan implementasi pilar negara yang mana dan nilai-nilai apa yang paling utama dilanggar?
A
Bhinneka Tunggal Ika, yang mengedepankan toleransi dan keragaman.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjamin kedaulatan wilayah dan integritas teritorial.
C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan.
D
Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), serta prinsip integritas dan akuntabilitas pejabat publik.
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 840

Dalam perencanaan proyek pembangunan infrastruktur besar, pemerintah dihadapkan pada dilema: apakah melanjutkan proyek tersebut yang akan menggusur puluhan kepala keluarga tanpa kompensasi memadai demi percepatan pertumbuhan ekonomi, atau meninjau ulang proyek agar dampak sosial terhadap warga lokal minimalisir meskipun memakan waktu dan biaya lebih? Jika pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek dengan mengabaikan hak-hak warga tanpa kompensasi yang layak, sila Pancasila yang berpotensi paling besar terlanggar adalah...

A

Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

B

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena tidak menghargai hak asasi dan martabat manusia.

C

Persatuan Indonesia, karena berpotensi menimbulkan konflik sosial.

D

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena tidak melibatkan aspirasi rakyat.

E

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar