Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 84. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 831
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki peran krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, di era globalisasi dan derasnya arus informasi, nilai-nilai Pancasila dihadapkan pada tantangan serius, termasuk potensi pengikisan oleh ideologi transnasional yang bertentangan dengan semangat kekeluargaan, toleransi, dan musyawarah mufakat. Apabila nilai-nilai tersebut semakin tergerus dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, implikasi paling kritis yang akan terjadi terhadap Pilar Negara lainnya, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah...
A
Melemahnya kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi, sehingga legitimasi hukum negara menjadi dipertanyakan.
B
Tergerusnya semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berpotensi memicu konflik horizontal, disintegrasi bangsa, dan perpecahan wilayah NKRI.
C
Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat, yang mengakibatkan stagnasi dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan publik.
D
Peningkatan intervensi asing dalam urusan domestik Indonesia karena kevakuman ideologi yang kokoh dalam mengarahkan kebijakan luar negeri.
E
Sulitnya mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 karena kehilangan konsensus bersama dalam prioritas pembangunan.
NO. 832
Link Soal
Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo mengajukan usulan dasar negara yang meliputi...
A
Peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan
B
Peri ketuhanan, internasionalisme, mufakat, kemanusiaan, kesejahteraan
C
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Keadilan rakyat
D
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan
E
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Ketuhanan
NO. 833
Link Soal
Perjanjian Renville membawa dampak besar bagi kedaulatan Indonesia. Berikut merupakan poin-poin yang disepakati dalam perjanjian tersebut, KECUALI...
A
TNI diinstruksikan untuk hijrah ke wilayah RI
B
Indonesia diakui sebagai bagian dari RIS
C
Belanda mengakui Jawa sepenuhnya sebagai wilayah Republik Indonesia
D
Akan dilaksanakan pemilu guna membentuk Dewan Konstitusi RIS
E
Pengakuan Yogyakarta sebagai wilayah RI
NO. 834
Link Soal
Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan berdasarkan teori Trias Politica dari Montesquieu. Klasifikasi lembaga yang tepat menurut teori tersebut di Indonesia adalah...
A
Eksekutif (Presiden), Legislatif (MPR, DPR, DPRD), dan Yudikatif (MK, MA)
B
Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelayanan, dan Mahkamah Konstitusi
C
Eksekutif (Presiden), Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Pelayanan Publik
D
Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Integratif
E
MPR, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Pelayanan Masyarakat
NO. 835
Link Soal
Upaya untuk memajukan pergaulan di tengah masyarakat demi menjaga keutuhan serta persatuan bangsa merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila...
A
Ketiga
B
Kelima
C
Kesatu
D
Kedua
E
Keempat
NO. 836
Link Soal
Kementerian Agama memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam rangka membantu presiden. Praktik ketatanegaraan ini merupakan manifestasi paham konstitusionalisme di NKRI, yang utamanya ditunjukkan dengan adanya upaya ....
A
Pewujudan pertanggungjawaban presiden dalam melindungi masyarakat
B
Pengaturan bidang keagamaan tertentu melalui sistem demokrasi
C
Penjaminan hak-hak warga negara dalam menjalankan kegiatan keagamaan
D
Penegasan kewenangan presiden dalam mengatur urusan agama warga negaranya
E
Pembatasan kekuasaan pemerintah terhadap aktivitas ibadah warga negara
NO. 837
Link Soal
Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ditegaskan secara yuridis dalam...
A
TAP MPR No. II/MPR/1978
B
TAP MPR No. IV/MPR/1978
C
TAP MPR No. V/MPR/1987
D
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
E
UUD 1945 Pasal 1 ayat 3
NO. 838
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan, Wakil Presiden memiliki tugas membantu Presiden, salah satunya adalah melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan Inspektur Jenderal departemen. Mengapa fungsi pengawasan ini secara spesifik diamanatkan kepada Wakil Presiden dalam konteks manajemen pemerintahan?
A
Agar Presiden dapat fokus sepenuhnya pada hubungan internasional dan politik luar negeri.
B
Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan lintas sektoral.
C
Karena Inspektur Jenderal tidak memiliki wewenang untuk melaporkan langsung kepada Presiden.
D
Sebagai bentuk pembagian kekuasaan legislatif yang melekat pada jabatan Wakil Presiden.
E
Untuk mengurangi beban administrasi kementerian yang terlalu besar.
NO. 839
Link Soal
Pada tanggal 22 Juni 1945, naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 berhasil disepakati. Tokoh Muhammad Yamin menyebut naskah ini dengan nama...
A
Mukaddimah
B
Pembukaan
C
Lahirnya Pancasila
D
Piagam Jakarta
E
Gentlemen's Agreement
NO. 840
Link Soal
Lembaga yudikatif di Indonesia bertugas mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman ini dijalankan oleh...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPR
B
Presiden dibantu oleh jajaran Menteri
C
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
D
Lembaga Legislatif Pusat dan Daerah
E
Kepala Daerah setingkat Gubernur