Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 84. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 831
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antara jenis peraturan berikut, manakah yang memiliki kedudukan paling rendah?
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
C
Peraturan Presiden (Perpres)
D
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
E
Undang-Undang Dasar 1945
NO. 832
Link Soal
Sesuai dengan esensi sila pertama Pancasila, Indonesia didefinisikan sebagai negara ber-Ketuhanan, yang berarti bukan negara sekuler. Hal ini mengandung makna bahwa...
A
Negara tidak memisahkan secara mutlak urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan
B
Agama tidak memiliki peran dalam ruang publik kenegaraan
C
Pemerintah tidak diperbolehkan mencampuri urusan keyakinan warga negara
D
Konstitusi negara dibuat berdasarkan satu hukum agama tertentu saja
E
Urusan agama sepenuhnya merupakan tanggung jawab individu tanpa fasilitasi negara
NO. 833
Link Soal
Wewenang Presiden Republik Indonesia untuk memberikan gelar kehormatan, tanda jasa, serta bentuk kehormatan lainnya secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 12
B
Pasal 13
C
Pasal 14
D
Pasal 15
E
Pasal 16
NO. 834
Link Soal
Mengapa bidang Pendidikan dan Kebudayaan dianggap sangat penting hingga diatur dalam Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945?
A
Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan Indonesia menuju negara maju.
B
Keragaman budaya di Indonesia harus dikelola untuk kemajuan.
C
Pendidikan dan kebudayaan memiliki peran krusial dalam membentuk peradaban bangsa.
D
Tanpa intervensi negara, pendidikan dan kebudayaan hanya akan berkembang di sektor tertentu.
E
Kemajuan peradaban suatu negara sangat bergantung pada perkembangan teknologi pendidikan.
NO. 835
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan, konvensi dapat diakui sebagai konstitusi tidak tertulis apabila memenuhi beberapa syarat. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan syarat sahnya sebuah konvensi?
A
Tidak bertentangan dengan UUD 1945
B
Diterima dan dijalankan berulang-ulang dalam penyelenggaraan negara
C
Memperhatikan aturan pelengkap UUD
D
Isinya tidak melanggar nilai-nilai Pancasila
E
Harus dibuat dan disahkan oleh Presiden bersama Lembaga Tinggi Negara
NO. 836
Link Soal
Tim Inovasi di Kementerian X sedang bangga meluncurkan platform layanan publik berbasis AI terbaru yang menjanjikan kecepatan dan efisiensi dalam penanganan aduan masyarakat. Namun, setelah beberapa minggu berjalan, tim menemukan bahwa sistem AI tersebut secara konsisten mengkategorikan aduan dari komunitas adat tertentu di daerah terpencil sebagai 'spam' karena pola bahasa dan dialek yang tidak terdeteksi oleh algoritma. Akibatnya, aduan valid dari komunitas tersebut tidak tertangani secara efektif, menimbulkan frustrasi dan perasaan diabaikan. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi Pilar Negara, tindakan paling tepat yang harus segera diambil oleh Kementerian X adalah...
A
Menginisiasi audit mendalam terhadap bias algoritmik sistem AI, melibatkan pakar linguistik dan perwakilan komunitas adat, serta segera membuka kanal pengaduan alternatif yang humanis dan aksesibel bagi komunitas terdampak.
B
Mengeluarkan kebijakan internal yang mewajibkan seluruh unit kerja untuk memverifikasi ulang setiap aduan yang ditandai 'spam' oleh sistem AI sebelum menghapusnya dari daftar, sebagai solusi sementara.
C
Meminta tim teknis untuk memperbarui basis data AI dengan sampel bahasa dan dialek dari berbagai komunitas di Indonesia agar sistem lebih akurat di masa mendatang.
D
Mengadakan sosialisasi masif kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa baku dalam berkomunikasi dengan pemerintah melalui platform digital agar tidak terjadi misinterpretasi oleh sistem.
E
Menghentikan sementara penggunaan fitur AI untuk pengaduan dan kembali mengandalkan sepenuhnya pada verifikasi manual oleh petugas, sembari menunggu penyempurnaan menyeluruh sistem.
NO. 837
Link Soal
Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki makna filosofis yang mendalam. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK mencerminkan makna negara kesatuan?
A
Negara di mana warga negaranya erat bersatu
B
Kepentingan otonomi individu diakui seimbang dengan kolektivitas
C
Hak individu diakui selaras dengan kepentingan masyarakat luas
D
Mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam satu wadah
E
Mengabaikan pluralisme dan meniadakan hak otonomi individu
NO. 838
Link Soal
Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka, namun nilai-nilainya disebut tidak bersifat operasional secara langsung. Apa makna dari pernyataan tersebut?
A
Pancasila membutuhkan penjabaran lebih lanjut melalui instrumen hukum agar dapat diterapkan.
B
Pancasila hanya berisi teori yang tidak mungkin dipraktikkan dalam kehidupan nyata.
C
Nilai Pancasila berubah-ubah setiap saat mengikuti tren global.
D
Pancasila bersifat kaku dan tertutup bagi penafsiran baru.
E
Pancasila hanya berlaku bagi penyelenggara negara, bukan rakyat biasa.
NO. 839
Link Soal
Dalam menjalankan wewenangnya memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara tertentu. Lembaga yang dimaksud adalah...
A
Mahkamah Konstitusi
B
DPR
C
Mahkamah Agung
D
Komisi Yudisial
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 840
Link Soal
Dalam kitab Negarakertagama dan Sutasoma, istilah Pancasila merujuk pada 'Pancasila Krama' yang berisi lima larangan kesusilaan. Berikut ini yang BUKAN merupakan bagian dari lima larangan tersebut adalah...
A
Dilarang melakukan kekerasan
B
Dilarang mencuri
C
Dilarang berbohong
D
Dilarang hidup bermewah-mewahan
E
Dilarang berjiwa dengki