Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 84. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 831
Link Soal
Sidang Umum MPR 1999, pada tanggal 14-21 Oktober 1999, merupakan perubahan UUD 1945 pada tahap ke ....
A
Kelima
B
Empat
C
Tiga
D
Dua
E
Satu
NO. 832
Link Soal
Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan redistributif (mengatur alokasi kekayaan/hak). Contoh penerapan kebijakan redistributif di Indonesia adalah...
A
Kebijakan larangan kepemilikan senjata api oleh sipil.
B
Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
C
Kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
D
Kebijakan penyediaan fasilitas jalan raya dan jembatan.
E
Kebijakan subsidi perumahan rakyat sederhana.
NO. 833
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga manakah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi?
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Presiden
NO. 834
Link Soal
Pada masa berlakunya UUDS 1950, dibentuk sebuah lembaga negara melalui Pemilu 1955 yang bertugas khusus untuk menyusun konstitusi tetap pengganti UUDS. Lembaga tersebut adalah...
A
Komite Nasional Indonesia Pusat
B
Dewan Perancang Nasional
C
Konstituante
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 835
Link Soal
Dalam era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) telah menjadi ancaman serius terhadap kohesi sosial dan persatuan bangsa Indonesia, seringkali memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Untuk mengatasi tantangan ini secara fundamental dan berkelanjutan, implementasi nilai-nilai Pilar Negara manakah yang paling relevan dan mendesak untuk diarusutamakan?
A
Penegakan hukum yang ketat terhadap setiap pelanggaran undang-undang ITE untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
B
Peningkatan kapasitas dan peran lembaga keagamaan serta adat dalam mempromosikan moderasi beragama dan toleransi antarumat beragama dan berbudaya.
C
Penguatan struktur militer dan kepolisian sebagai garda terdepan penjaga keutuhan NKRI dari segala bentuk ancaman disintegrasi.
D
Rekonstruksi narasi sejarah nasional melalui pendidikan formal agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya persatuan.
E
Pelibatan aktif pemuda dalam kampanye anti-hoax dan gerakan literasi digital di media sosial.
NO. 836
Link Soal
Di sebuah negeri fiktif bernama Nusadipa, terdapat seorang pemimpin kharismatik bernama Arya. Meskipun desanya, Mekar Jaya, kaya akan sumber daya alam, ia menghadapi tantangan besar: upaya campur tangan asing yang ingin memecah belah warga berdasarkan perbedaan suku dan agama, serta munculnya kelompok-kelompok separatis kecil. Dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati, Tuan Arya tidak hanya menyatukan kembali warga Desa Mekar Jaya tetapi juga secara aktif mengkampanyekan pentingnya persatuan dengan desa-desa tetangga dan mengintegrasikan identitas lokal mereka ke dalam identitas Nusadipa yang lebih besar. Ia selalu menekankan bahwa keutuhan Nusadipa adalah kunci kemakmuran bersama, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Figur Tuan Arya dalam narasi ini paling merepresentasikan semangat dan nilai yang pernah diperjuangkan oleh tokoh nasional Indonesia berikut ini, yaitu...
A
Ir. Soekarno
B
Mohammad Hatta
C
Jenderal Soedirman
D
Ki Hajar Dewantara
E
R.A. Kartini
NO. 837
Link Soal
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Ketentuan ini diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 20
B
Pasal 21
C
Pasal 22
D
Pasal 23B
E
Pasal 24
NO. 838
Link Soal
Pemilihan Umum pertama tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Tugas utama dari Dewan Konstituante adalah...
A
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
B
Menyusun Undang-Undang Dasar baru yang tetap
C
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
D
Mengawasi jalannya pemerintahan kabinet
E
Membentuk kabinet parlementer
NO. 839
Link Soal
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai representasi demokrasi di daerah perlu diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan salah satu dampak yang terjadi jika para legislator tidak memperhatikan UUD 1945 dalam menyusun undang-undang tentang Pilkada, yaitu...
A
Kepala daerah akan diuntungkan dengan adanya kelonggaran aturan dalam Pilkada.
B
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berpotensi tidak berjalan secara demokratis dan adil.
C
Terjadinya konflik yang berkelanjutan antar pendukung calon kepala daerah dalam Pilkada.
D
Legislator akan menjadi pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas terjadinya konflik.
E
Pemilihan kepala daerah dapat berjalan demokratis karena sesuai keinginan legislator.
NO. 840
Link Soal
Sesuai dengan bunyi Pasal 36B dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia Raya ditetapkan sebagai...
A
Lagu Nasional
B
Lagu Resmi Negara
C
Lagu Kebangsaan
D
Lagu Perjuangan
E
Lagu Wajib