PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 84. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 831
Jaminan perlindungan terhadap fakir miskin serta anak-anak yang terlantar oleh negara ditegaskan secara konstitusional dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 32
B
Pasal 33
C
Pasal 34
D
Pasal 35
E
Pasal 36

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 832
Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 833
Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini disebabkan posisi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia berkedudukan sebagai...
A
Pandangan hidup bangsa
B
Kepribadian bangsa
C
Perjanjian luhur bangsa
D
Sumber dari segala sumber hukum
E
Ideologi tertutup

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 834
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi strategis. Di bawah ini, manakah yang TIDAK termasuk fungsi APBD?
A
Fungsi Stabilitasi
B
Fungsi Otorisasi
C
Fungsi Alokasi
D
Fungsi Distribusi
E
Fungsi Regulatori

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 835
Dalam sistem demokrasi di Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan tersebut secara institusional dijalankan melalui...
A
MPR dan DPR
B
Presiden dan Kabinet
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPA dan BPK
E
Lembaga Swadaya Masyarakat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 836
Salah satu poin krusial yang termuat dalam isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah...
A
Memberlakukan kembali UUDS 1950 sebagai hukum dasar
B
Membubarkan lembaga Konstituante yang tidak berhasil menyusun UUD baru
C
Memerintahkan Konstituante untuk segera merampungkan tugasnya
D
Menghapus jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Menetapkan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR baru

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 837
Dalam proses penyusunan anggaran negara, Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN kepada DPR. Selain dibahas bersama DPR, lembaga manakah yang wajib memberikan pertimbangannya?
A
Mahkamah Agung
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat
C
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Kementerian Keuangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 838
Penetapan Garuda Pancasila sebagai lambang negara disertai semboyan Bhinneka Tunggal Ika tercantum dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 36A
B
Pasal 36B
C
Pasal 36C
D
Pasal 36D
E
Pasal 36E

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 839
Monarkisme merupakan paham dimana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah ...
A
Amerika Serikat
B
Australia
C
Brunei Darussalam
D
Rusia
E
Jerman

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 840
Konstitusi mengatur bahwa jumlah total anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh melampaui proporsi tertentu terhadap jumlah anggota DPR. Batasan jumlah tersebut adalah...
A
Setengah dari jumlah anggota DPR
B
Dua per tiga dari jumlah anggota DPR
C
Sepertiga dari jumlah anggota DPR
D
Seperempat dari jumlah anggota DPR
E
Tiga per empat dari jumlah anggota DPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.