Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 85. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 841
Link Soal
Setiap penduduk Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan. Ketentuan mengenai hak tersebut secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 30 ayat (3)
B
Pasal 31 ayat (1)
C
Pasal 31 ayat (3)
D
Pasal 33 ayat (1)
E
Pasal 33 ayat (3)
NO. 842
Link Soal
ASEAN dibentuk dengan tujuan-tujuan strategis bagi kawasan. Di bawah ini yang BUKAN merupakan tujuan pokok dari berdirinya ASEAN adalah...
A
Mempererat persaudaraan dan kesepahaman antarnegara se-Asia Tenggara
B
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pasar bersama dan proyek kolektif
C
Mendorong kerja sama sosial budaya melalui pertukaran aset kebudayaan
D
Menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
E
Memfasilitasi proses ekstradisi antarnegara anggota
NO. 843
Link Soal
Lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan di tingkat Provinsi dikenal dengan sebutan...
A
DPR RI
B
DPRD Tingkat I
C
DPRD Tingkat II
D
Dewan Kecamatan
E
Lembaga Musyawarah Desa
NO. 844
Link Soal
Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan fundamental bagi negara, salah satunya adalah...
A
Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
B
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
C
Memilih dan menetapkan Presiden serta Wakil Presiden
D
Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)
E
Membentuk 12 kementerian negara
NO. 845
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, terdapat lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 846
Link Soal
Kementerian Kehutanan menetapkan berbagai kebijakan prioritas untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Manakah di antara pilihan berikut yang BUKAN termasuk dalam 5 kebijakan prioritas sektor kehutanan (berdasarkan konteks kebijakan 2005-2009/RPJMN)?
A
Pemberantasan *illegal logging* (penebangan liar)
B
Revitalisasi industri kehutanan
C
Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
D
Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan
E
Pemantapan kawasan hutan lindung secara absolut
NO. 847
Link Soal
Kebijakan pembangunan nasional pada hakikatnya harus bermuara pada 'Kemakmuran Masyarakat'. Hal ini merupakan implementasi langsung dari tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu...
A
Melindungi segenap bangsa Indonesia
B
Mencerdaskan kehidupan bangsa
C
Memajukan kesejahteraan umum
D
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
E
Mewujudkan kedaulatan rakyat
NO. 848
Link Soal
Perubahan keempat UUD 1945, terjadi dalam sidang ....
A
Sidang tahunan MPR 2002
B
Sidang tahunan MPR 2001
C
Sidang tahunan MPR 2000
D
Sidang tahunan MPR 1999
E
Sidang tahunan MPR 1998
NO. 849
Link Soal
Kalimat kedua dalam naskah proklamasi berbunyi 'Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.' Makna mendalam dari kalimat ini adalah...
A
Pernyataan perang terbuka terhadap Jepang
B
Keinginan untuk membentuk angkatan perang sendiri
C
Langkah teknis administratif untuk mengambil alih kedaulatan pemerintahan
D
Penolakan terhadap bantuan sekutu
E
Pernyataan kemerdekaan secara de facto
NO. 850
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, sebuah pemerintah provinsi ingin mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya secara lebih spesifik. Namun, beberapa pasal dalam Perda tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu dan mengabaikan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Jika Anda adalah seorang pejabat negara yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan daerah, tindakan mana yang paling tepat dan paling selaras dengan prinsip-prinsip Pilar Negara?
A
Segera membatalkan Perda tersebut tanpa diskusi, karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
B
Meminta pemerintah provinsi untuk meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal yang diskriminatif agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.
C
Mengizinkan Perda tersebut berlaku dengan alasan otonomi daerah harus dihormati sepenuhnya, namun dengan catatan akan diawasi ketat.
D
Meneruskan Perda tersebut ke Mahkamah Agung untuk diuji materi tanpa ada upaya dialog atau revisi di tingkat daerah terlebih dahulu.
E
Membentuk tim kajian independen untuk mengevaluasi dampak Perda tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.