Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 85. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 841
Link Soal
Pancasila memiliki posisi yang sangat sentral dalam sistem tata hukum di Indonesia, yaitu diposisikan sebagai...
A
Aturan tambahan dalam konstitusi
B
Sumber dari segala sumber hukum
C
Penjelasan dari Batang Tubuh UUD 1945
D
Hukum pidana tertinggi
E
Konvensi ketatanegaraan
NO. 842
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, terdapat syarat usia minimal bagi seorang warga negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu...
A
Genap berusia 17 tahun
B
Genap berusia 21 tahun
C
Genap berusia 18 tahun
D
Genap berusia 19 tahun atau sudah memiliki KTP
E
Genap berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin
NO. 843
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dituangkan secara konstitusional dan lebih jelas melalui Sidang MPR yang ditetapkan dalam...
A
Tap MPR No. II/MPR/1978
B
Tap MPR No. IV/MPR/1973
C
Tap MPR No. XX/MPRS/1966
D
Tap MPR No. III/MPR/2000
E
Tap MPR No. I/MPR/2003
NO. 844
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memiliki berbagai wewenang eksekutif. Namun, berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan, manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan wewenang langsung Presiden?
A
Memberikan grasi dan rehabilitasi
B
Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
C
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
D
Memberikan gelar kehormatan
E
Membentuk Undang-Undang (Kekuasaan Legislatif)
NO. 845
Link Soal
Dengan alasan kekosongan hukum, DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang didukung oleh dua fraksi. Secara yuridis, agar RUU tersebut lolos dan menjadi Undang-Undang yang sah, konsekuensinya adalah...
A
Otomatis batal demi hukum karena secara politis tingkat dukungan fraksi tergolong kecil.
B
Sah asalkan kedua fraksi pendukung tersebut merupakan dua fraksi terbesar di DPR.
C
Sah jika telah melalui pembahasan dan melibatkan unsur pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
D
Sah hanya jika agenda pembahasan RUU tersebut sudah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun bersangkutan.
E
Tidak ada konsekuensi yuridis, kecuali jika rakyat menggugatnya secara masif.
NO. 846
Link Soal
Jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, lembaga manakah yang berwenang memutus sengketa tersebut?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 847
Link Soal
Mekanisme sirkulasi kekuasaan eksekutif berupa pergantian Presiden setiap lima tahun sekali diatur secara tegas dalam UUD 1945 pada...
A
Bab I Pasal 1
B
Bab II Pasal 2
C
Bab III Pasal 4
D
Bab III Pasal 7
E
Bab IV Pasal 18
NO. 848
Link Soal
Nilai Ketuhanan dalam Pancasila menjiwai pembentukan Undang-Undang oleh Presiden dan DPR, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memperhatikan aspek spiritualitas. Bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara dalam konteks ini adalah...
A
Setiap Undang-Undang di Indonesia diawali dengan frasa 'Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa'.
B
Setiap Undang-Undang yang dibentuk dimulai dengan konsiderans yang mencakup aspek Ketuhanan.
C
Nilai-nilai Ketuhanan selalu disertakan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).
D
Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.
E
Undang-Undang yang dihasilkan berpihak pada kepentingan semua lapisan masyarakat.
NO. 849
Link Soal
Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. Mereka dipilih berdasarkan mekanisme ....
A
Penunjukan oleh Menteri Dalam Negeri
B
Mekanisme jajak pendapat
C
Pemilihan oleh kualisi partai mayoritas
D
Pemilihan langsung
E
Organisasi-organisasi politik
NO. 850
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada lembaga-lembaga berikut, KECUALI...
A
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
B
DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
C
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
D
Presiden
E
Presiden dan Wakil Presiden