Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 86. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 851
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam objek pengujian peraturan perundang-undangan (Judicial Review). Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan perbedaan tersebut?
A
MK menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.
B
MK menguji semua jenis peraturan, sedangkan MA hanya mengadili kasus kasasi.
C
MA berhak menguji Undang-Undang jika dimohonkan oleh Presiden, MK hanya sengketa Pemilu.
D
MK menguji peraturan pemerintah, sedangkan MA menguji Undang-Undang Dasar.
E
Keduanya memiliki wewenang yang sama dalam menguji Undang-Undang.
NO. 852
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk mewujudkan 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Implementasi nyata dari tujuan ini adalah...
A
Pemerintah menjamin kebebasan berpendapat seluas-luasnya
B
Negara berkewajiban menciptakan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan
C
Setiap warga negara wajib mengikuti wajib militer
D
Pemerintah fokus pada pembangunan di pulau Jawa saja
E
Negara memberikan hak istimewa kepada golongan mayoritas
NO. 853
Link Soal
DPR memiliki beberapa fungsi utama dalam menjalankan mandat rakyat. Fungsi DPR yang berkaitan dengan kewenangan menyusun rancangan undang-undang disebut...
A
Fungsi Pengawasan
B
Fungsi Legislasi
C
Fungsi Anggaran
D
Hak Interpelasi
E
Hak Amandemen
NO. 854
Link Soal
Pasca amandemen UUD 1945, pelaksanaan kedaulatan rakyat mengalami perubahan mendasar. Jika sebelumnya kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) hasil amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...
A
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Undang-Undang Dasar
C
Kehendak Presiden dan Wakil Presiden
D
Mekanisme pemilihan umum secara langsung
E
Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif
NO. 855
Link Soal
Dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, presiden memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga matra TNI. Ketentuan ini diatur dalam...
A
UUD 1945 Pasal 11
B
UUD 1945 Pasal 12
C
UUD 1945 Pasal 10
D
UUD 1945 Pasal 15
E
UUD 1945 Pasal 17
NO. 856
Link Soal
Kebijakan Umum pada tingkat Nasional dibuat dan ditetapkan oleh ...
A
MPR
B
DPR
C
Presiden
D
DPR & DPRD
E
MPR & Presiden
NO. 857
Link Soal
Ketika sebuah negara baru lahir, ia memerlukan pengakuan dari negara lain. Pengakuan yang bersifat resmi menurut hukum internasional dan menimbulkan konsekuensi hubungan diplomatik penuh disebut pengakuan...
A
De Facto
B
De Jure
C
De Kontrol
D
Sepihak
E
Sementara
NO. 858
Link Soal
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi 'Realitas'. Apa makna dari dimensi realitas tersebut?
A
Pancasila berisi cita-cita yang masih di awang-awang.
B
Nilai-nilai Pancasila harus bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri (riil), bukan jiplakan.
C
Pancasila dapat berubah wujud sesuai keinginan penguasa.
D
Pancasila hanya mengurusi hal-hal yang nyata (fisik) saja.
E
Nilai Pancasila harus dipaksakan menjadi realitas di negara lain.
NO. 859
Link Soal
Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan DPR sebagai pemilih utama. Namun, dalam proses tersebut DPR harus mempertimbangkan masukan dari lembaga tertentu sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi oleh kepala negara. Lembaga dan pejabat yang dimaksud secara berturut-turut adalah...
A
Mahkamah Agung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden
C
Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat
D
Menteri Keuangan dan Presiden
E
Badan Pemeriksa Keuangan dan DPD
NO. 860
Link Soal
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan persatuan di tengah keberagaman. Dalam konteks masyarakat yang multi-etnis, tindakan apa yang paling tepat bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip ini guna menciptakan harmoni sosial?
A
Mendorong masyarakat untuk menyamakan diri dalam satu budaya dominan demi keseragaman.
B
Melarang atau membatasi tradisi-tradisi lokal yang dianggap tidak sesuai dengan budaya nasional.
C
Menggalakkan dialog dan interaksi antarbudaya untuk meningkatkan pemahaman dan sikap toleransi di antara kelompok-kelompok etnis.
D
Menjadikan budaya dari kelompok mayoritas sebagai tolok ukur atau standar bagi seluruh lapisan masyarakat.
E
Menghilangkan atau menekan identitas budaya khas daerah untuk mendukung semangat persatuan bangsa.