Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 86. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 851
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis formal tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Alasan utama penetapan ini adalah karena alinea tersebut ....
A
Memuat rumusan sila-sila Pancasila sebagai landasan negara
B
Menjelaskan hakikat dan tujuan pembentukan negara
C
Mengandung prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan
D
Merumuskan cara mencapai cita-cita negara melalui konstitusi
E
Menyatakan penegasan mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan
NO. 852
Link Soal
Pada amandemen pertama UUD 1945, terdapat sejumlah pasal yang mengalami perubahan. Manakah deretan pasal berikut yang termasuk dalam amandemen pertama tersebut?
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
C
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
D
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33
E
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
NO. 853
Link Soal
Lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata pada tingkat banding adalah...
A
Pengadilan Negeri
B
Pengadilan Tata Usaha Negara
C
Pengadilan Tinggi
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Yudisial
NO. 854
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa...
A
Pancasila hanya sebagai simbol negara dalam upacara
B
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
C
Pancasila dapat diubah sewaktu-waktu sesuai selera pemimpin
D
Pancasila hanya berlaku bagi golongan tertentu saja
E
Pancasila adalah alat politik untuk mempertahankan kekuasaan
NO. 855
Link Soal
Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan DPR sebagai pemilih utama. Namun, dalam proses tersebut DPR harus mempertimbangkan masukan dari lembaga tertentu sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi oleh kepala negara. Lembaga dan pejabat yang dimaksud secara berturut-turut adalah...
A
Mahkamah Agung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden
C
Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat
D
Menteri Keuangan dan Presiden
E
Badan Pemeriksa Keuangan dan DPD
NO. 856
Link Soal
Rancangan Undang-Undang APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR. Lembaga negara manakah yang berhak memberikan pertimbangan dalam proses pembahasan tersebut?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Mahkamah Konstitusi (MK)
NO. 857
Link Soal
Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat beberapa prinsip utama terkait hubungan antara pusat dan daerah. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan prinsip NKRI tersebut?
A
Struktur NKRI mewajibkan adanya penyeragaman kekayaan alam dan budaya di seluruh daerah
B
Penyelenggaraan NKRI menjamin adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya
C
Daerah diberikan jaminan otonomi untuk berkembang sesuai potensi masing-masing
D
Pemerintah Pusat memberikan dorongan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
NKRI memfasilitasi pertumbuhan serta perkembangan keragaman antarwilayah
NO. 858
Link Soal
Bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 setelah diamandemen adalah ...
A
Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
B
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
C
Negara Indonesia adalah Negara hukum
D
Negara lndoensia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan berlandaskan UUD 1945
E
Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 859
Link Soal
Di tengah gelombang informasi hoax dan polarisasi yang semakin tajam di masyarakat, seringkali nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa terancam. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda diminta untuk merumuskan strategi paling efektif untuk memperkuat kembali pemahaman dan pengamalan salah satu Pilar Negara yang paling relevan dalam konteks tersebut. Pilar Negara manakah yang paling mendesak untuk diperkuat dan mengapa?
A
Pancasila, karena nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat di dalamnya adalah fondasi utama untuk mengatasi perpecahan dan membangun konsensus.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena konstitusi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak penyebar hoax dan memelihara ketertiban sosial.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena penekanan pada keutuhan wilayah dan kedaulatan negara akan secara otomatis menekan potensi disintegrasi akibat polarisasi.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena prinsip keberagaman dalam persatuan adalah kunci untuk meredam konflik identitas dan mempromosikan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.
E
TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966, karena ketetapan tersebut menegaskan larangan ideologi yang memecah belah bangsa.
NO. 860
Link Soal
Sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia berdasarkan paradigma Pancasila harus berlandaskan pada...
A
Persaingan bebas tanpa campur tangan pemerintah
B
Sistem liberalisme ekonomi yang mengutamakan pasar
C
Paham sosialis murni yang meniadakan hak individu
D
Moralitas Ketuhanan dan Kemanusiaan
E
Sistem monopoli negara yang bersifat menindas